Cara Prabowo Libatkan Ibu-Ibu untuk Bongkar Bobrok Program MBG Lewat Sambungan Telepon

Ringkasan Berita:

• Prabowo menyebut pemerintah telah menghentikan operasional lebih dari seribu dapur SPPG karena tidak memenuhi standar
• Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional melakukan sidak rutin serta menerapkan sertifikasi ketat
• Masyarakat diberi akses untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah ambisi besar pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat, realitas di lapangan justru memunculkan sisi lain yang tak bisa diabaikan.

Sejumlah dapur pelaksana program tersebut terpaksa dihentikan operasionalnya karena dinilai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Situasi ini menjadi sinyal bahwa pengawasan ketat tak lagi bisa ditawar, demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik.

Baca juga: Prabowo Buka Hotline Bebas Pulsa, Nasib Dapur MBG di Tangan Orang Tua Murid: Silakan Komplain

Lebih dari Seribu Dapur Dihentikan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Dari total puluhan ribu dapur yang tersebar, lebih dari seribu di antaranya telah dihentikan operasionalnya.

“Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari 1.000 (SPPG),” kata Prabowo dikutip dalam video Prabowo Menjawab, Kamis (19/3/2026).

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil dari proses verifikasi yang melibatkan laporan masyarakat dan pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah, kata dia, terus melakukan pencocokan antara aduan publik dengan kondisi riil program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sidak Ketat dan Evaluasi Berlapis

Dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan, Prabowo mengaku rutin memanggil jajaran terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memberikan laporan dan klarifikasi.

Ia bahkan menyoroti peran salah satu pejabat di lembaga tersebut yang dikenal tegas dalam melakukan pengawasan.

“Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik (Nanik Sudaryanti Deyang) ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” ucap dia.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui inspeksi mendadak yang intens di lapangan.

Baca juga: Bukan Cuma Soal Makanan, Sekarang Dapur MBG Bisa Ditutup Kalau Ketahuan Buang Limbah Sembarangan!

Standar Ketat: Dari Kebersihan hingga Kualitas Air

Tak hanya berhenti pada penutupan dapur bermasalah, pemerintah kini juga tengah memperketat proses sertifikasi bagi SPPG yang ingin tetap beroperasi. Standar yang diterapkan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kebersihan dapur, keamanan makanan, hingga kualitas air yang digunakan.

“Standardisasi, kalau tidak beres ditutup, di-suspend saja,” imbuh dia.

Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada jumlah dapur, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Transparansi Dibuka, Publik Diberi Akses Mengadu

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, pemerintah juga menyediakan saluran pengaduan berupa nomor telepon bebas pulsa. Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan.

Tak hanya itu, data terkait SPPG, termasuk titik koordinat lokasinya, juga dibuka agar publik dapat memantau secara langsung.