Prabowo Buka Hotline Bebas Pulsa, Nasib Dapur MBG di Tangan Orang Tua Murid: Silakan Komplain

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari seribu dapur MBG (SPPG) dihentikan operasionalnya
• Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional melakukan sidak langsung ke lapangan dan menerapkan sistem sertifikasi ketat
• Pemerintah membuka akses pengaduan publik dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan masalah

TRIBUNTRENDS.COM - Upaya besar pemerintah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase evaluasi serius.

Di tengah ambisi menjangkau puluhan juta penerima manfaat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaksana program berjalan sesuai standar.

Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Dengan nada tegas, ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari seribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi ketentuan.

Baca juga: Prabowo Selamatkan Rp 308 Triliun Uang Rakyat: Kalau Tidak Dipotong, Ini Pasti Dikorupsi!

Ribuan SPPG Disetop, Evaluasi Ketat Dilakukan

Menurut Prabowo, langkah penutupan ini merupakan hasil dari pengawasan intensif serta proses pencocokan data antara laporan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan.

“Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari 1.000 (SPPG),” kata Prabowo, dikutip dalam tayangan video.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko dalam program yang menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama manfaat MBG.

Kepala BGN Turun Langsung, Sidak Tanpa Henti

Dalam proses evaluasi tersebut, Prabowo mengaku kerap memanggil jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan laporan langsung.

Ia bahkan menyoroti peran Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryanti Deyang, yang disebut aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” ucapnya.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di atas meja, tetapi juga langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Sertifikasi Jadi Syarat Mutlak

Tak hanya menutup dapur bermasalah, pemerintah juga tengah menerapkan sistem sertifikasi bagi SPPG yang ingin tetap beroperasi. Standar yang diterapkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas air yang digunakan.

“Standardisasi, kalau tidak beres ditutup, di-suspend saja,” tegas Prabowo.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih tertata dan menjamin bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi.

Baca juga: Operasi Senyap Nanik Wakil BGN Bikin 1.000 Lebih Dapur MBG Tumbang, Prabowo: Dia Galak Sekali!

Masyarakat Dilibatkan, Akses Pengaduan Dibuka

Sebagai bagian dari transparansi, pemerintah juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program. Disediakan nomor telepon bebas pulsa yang memungkinkan publik menyampaikan keluhan maupun laporan terkait SPPG.