Modus Mark Up Dapur SPPG Dibongkar Mantan Akuntan, Kepala SPPG Membantah: Cuma Salah Paham Data

Ringkasan Berita:

• Mantan akuntan bongkar praktik mark up di dapur MBG, Kepala SPPG membantah
• Kepala SPPG sebut yang bersangkutan hanya salah paham soal data pengadaan bahan makanan saja
• Mantan akuntan tersebut langsung dipanggil untuk melakukan klarifikasi dengan Kepala SPPG

TRIBUNTRENDS.COM - Viral di media sosial pengakuan mantan akuntan salah satu unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membongkar kecurangan data di dapur SPPG, kini dibantah oleh Kepala SPPG terkait.

Kecurangan yang dibongkar mantan akuntan tersebut berkaitan dengan praktik markup data pengadaan bahan baku makanan.

Wanita bernama Fina Alsifa Fauziah mengaku pernah bekerja sebagai akuntan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sukabumi.

Melalui kanal YouTube Million Brain, ia bercerita soal sejumlah kejanggalan yang pernah ia temukan selama bekerja sebagai akuntan SPPG.

Dalam penuturannya, Fina mengaku pernah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah bahan makanan yang dipesan dengan barang yang benar-benar diterima.

Ia mencontohkan salah satu kasus yang menurutnya cukup sering terjadi dalam proses pengadaan bahan makanan untuk program MBG.

Baca juga: Akuntan yang Bongkar Dugaan Mark Up MBG Dipanggil Kepala SPPG, Langsung Minta Maaf, Ada Apa?

"Pernah kit PO itu PO kayak 11 karung, yang datang 9 karung pernah itu, ke koperasi yayasan. PO 9 yang datang 7 gitu aja," ungkapnya.

Menurut Fina, selisih jumlah barang tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pengadaan bahan pangan.

Jika kondisi tersebut tidak dijelaskan secara jelas dalam laporan keuangan, maka bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Program MBG sendiri berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertanggung jawab mengawasi distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

Lebih jauh, Fina juga mengungkap bahwa meskipun jumlah barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan awal, laporan pengajuan dana tetap menggunakan angka yang sama seperti dalam dokumen pemesanan.

"11 (bayarnya) iya di mark up tetap 11, ke BGN juga tetap 11. (Berlangsung) lama," ujarnya.

Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan perbedaan antara penggunaan anggaran dengan realisasi barang yang diterima.

Hal tersebut juga dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan program yang bersumber dari dana negara.

Bantahan Kepala SPPG Terkait