Bukan Rp 1 M, Ternyata Segini Keuntungan yang Didapat CV Afisera dari Range Rover Gubernur Kaltim

Ringkasan Berita:

• Pengadaan mobil dinas mewah Rp 8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimulai November 2025 melalui sistem e-katalog
• Direktur Utama CV Afisera Samarinda, Subhan, menjelaskan perusahaannya bertindak sebagai perantara karena dealer tidak menjual langsung ke pemerintah
• Meski pembayaran sudah dilakukan agar anggaran tidak hangus, kendaraan kini kembali menjadi milik penyedia

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlahan mulai menemukan titik terang.

Di tengah sorotan publik dan perdebatan soal etika belanja negara, Direktur Utama CV Afisera Samarinda, Subhan, akhirnya buka suara dan membeberkan secara rinci kronologi sejak awal pengadaan hingga keputusan pengembalian unit tersebut.

Ia menegaskan, kendaraan yang dimaksud dikembalikan sebelum resmi tercatat sebagai aset daerah, sehingga secara administratif masih memungkinkan untuk dibatalkan tanpa melanggar ketentuan.

Baca juga: Tepis Isu Cuan Gila-Gilaan, Penyedia Mobil Rp 8,5 M Gubernur Kaltim Mengaku Hanya Ambil Untung Tipis

Awal Penawaran: November 2025 dan Sistem Baru Pengadaan

Subhan menjelaskan bahwa seluruh proses dimulai pada November 2025. Berbeda dengan mekanisme lama yang mewajibkan lelang terbuka, sistem pengadaan saat ini telah beralih menggunakan katalog elektronik atau e-katalog.

Menurutnya, perubahan sistem ini membuat proses menjadi lebih ringkas, namun tetap harus melalui persetujuan internal pemerintah.

“Sekarang kan tidak wajib lelang seperti dulu. Mekanismenya lewat katalog elektronik. Setelah ada approve dari pihak pemerintah, baru diproses,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Tahapan administrasi pun berjalan normal hingga akhirnya pembayaran dilakukan sebelum penutupan tahun anggaran 2025.

Kenapa Harus Lewat Pihak Ketiga?

Dalam polemik yang berkembang, muncul pertanyaan publik mengenai peran CV Afisera sebagai perantara. Subhan menegaskan, posisinya sebagai pihak ketiga bukan tanpa alasan.

Ia menyebut, tidak semua dealer bersedia menjual langsung kendaraan dengan spesifikasi tertentu kepada instansi pemerintah. CV Afisera, yang memiliki klasifikasi usaha perdagangan kendaraan bermotor baru, kemudian mengambil peran tersebut secara sah.

“Dealer ini tidak mau jual langsung ke pemerintah untuk tipe tertentu. Jadi saya beli dulu unitnya, baru saya jual ke pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, praktik ini lazim terjadi dalam pengadaan kendaraan khusus dengan spesifikasi tertentu.

Dibayar, Tapi Belum Jadi Aset

Meski pembayaran dari Pemprov Kaltim telah dilakukan penuh sebelum akhir 2025 agar anggaran tidak hangus, status kendaraan tersebut ternyata belum final secara hukum.

Subhan menegaskan bahwa saat polemik mencuat, dokumen kepemilikan belum sepenuhnya terbit.

“BPKB belum terbit, TNKB belum ada, dan belum tercatat sebagai aset daerah. Jadi secara administrasi masih bisa dikembalikan. Saya terima dan setuju,” tegasnya.