DPR Ngamuk Bawa Nama Purbaya! Dirut Pertamina Disinggung Soal Mafia: Bener Kata Pak Menkeu

Ringkasan Berita:

• Kritik Menkeu Purbaya tentang Pertamina yang bekerja “malas-malasan” kembali mencuat di ruang sidang setelah diulang oleh Mufti Anam
• Mufti menuding ada kemungkinan Pertamina sengaja memperlambat proyek kilang agar Indonesia tetap bergantung pada impor BBM
• RDMP Balikpapan yang dijanjikan selesai 10 November 2025 tidak terwujud, memperkuat sorotan terhadap lemahnya eksekusi Pertamina

TRIBUNTRENDS.COM - Walau fisiknya tak hadir di ruang sidang Komisi V DPR RI, Jakarta, nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa justru bergema paling lantang.

Gaung kritiknya terhadap Pertamina yang ia sebut tengah bekerja dengan sikap “malas-malasan” kembali mencuat setelah disuarakan ulang oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam.

Suasana sidang seketika menghangat ketika Mufti meminjam kata-kata sang menteri untuk menekan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, terkait mandeknya proyek besar Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

Baca juga: Tantangan Adian Napitupulu untuk Purbaya! Politisi PDIP Ajak Menkeu Duduk Bareng Bahas Thrifting

KEMARAHAN DI RUANG SIDANG: JANJI RDMP YANG TAK TERPENUHI

Mufti menyoroti dengan nada tegas bahwa Pertamina sebelumnya telah menjanjikan RDMP Balikpapan yang merupakan proyek strategis nasional akan diresmikan pada 10 November 2025. 

Sebuah komitmen yang tampaknya hanya tinggal janji, sebab hingga hari ini, kabar peresmian itu tak terdengar, bahkan penjelasan dalam paparan resmi Pertamina dinilai tak jelas dan cenderung membingungkan.

Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan itu bahkan menyinggung dugaan yang sama dengan Purbaya: bahwa mungkin saja ada kesengajaan dari pihak Pertamina untuk menahan perluasan kilang. 

Tujuannya? Agar produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor bisa terus berlangsung tanpa henti.

“Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat, termasuk pada bulan September, Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpapan akan dibuka,” tegas Mufti, suaranya meninggi di tengah ruang sidang yang tegang.

DUUGAAN MAFIA: BAYANGAN GELAP DI BALIK KILANG

Mufti kemudian membentangkan dugaan yang lebih kelam. Ia mempertanyakan mengapa perluasan kilang yang hanya bertujuan menambah kapasitas sekitar 100.000 barel per hari tampak begitu sulit diwujudkan.

Ia bahkan menyebut kemungkinan bahwa apa yang disampaikan Menkeu Purbaya sebelumnya benar adanya bahwa Pertamina kalah melawan “mafia” dan sengaja bekerja loyo agar impor BBM tetap mendominasi.

“Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya. Kita ini kalah sama mafia.

Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak,” ujar Mufti, menyelipkan tudingan yang mengguncang.

Baca juga: China Siap-siap! Purbaya Ikut Rombongan Danantara Negosiasi Utang Whoosh, Ogah Cuma Tahu Hasil Akhir

Ia menambahkan bahwa praktik seperti ini berpotensi membuka pintu bagi permintaan subsidi yang lebih besar dari negara dengan berlindung pada alasan naiknya harga BBM.

“Kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar, dengan atas nama harga BBM yang terus naik,” lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Mufti meminta Dirut Pertamina memberikan kepastian tegas mengenai kapan RDMP Balikpapan akan benar-benar selesai dan siap dioperasikan.

“Maka harapan kami, kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai,” pungkasnya.

SINDIRAN MENKEU PURBAYA: PERTAMINA DISEBUT MALAS-MALASAN

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sendiri telah mengungkapkan kritik pedas terhadap Pertamina.

Ia menyebut perusahaan minyak negara itu malas membangun kilang baru, sehingga Indonesia terus bergantung pada impor BBM dari luar negeri, termasuk dari Singapura.

“Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina-nya males-malesan saja,” ucap Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025.

Ia mengungkap bahwa pemerintah sebenarnya telah menawarkan kerja sama pembangunan kilang dengan investor asal China, namun Pertamina justru keberatan.

Padahal, sejak tahun 2018 Pertamina menyatakan rencana membangun tujuh kilang baru tetapi hingga kini, tak satu pun terwujud.

“Saya kaget, overcapacity apa? Mereka bilang, kami sudah merencanakan bangun 7 kilang baru.

Satu pun enggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi,” tegas Purbaya, penuh kekecewaan.

KETERGANTUNGAN IMPOR BBM DAN BEBAN SUBSIDI

Purbaya menambahkan, ketidakmampuan Pertamina memenuhi kebutuhan BBM nasional membuat pemerintah harus terus menanggung subsidi yang semakin membengkak setiap tahun.

Dalam APBN per akhir Agustus 2025, subsidi BBM yang sudah terealisasi mencapai 10,63 juta kiloliter naik 3,5 persen dari 2024 yang sebesar 10,28 juta kiloliter.

“BBM, solar diesel kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar per tahun.

Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan,” tutur Purbaya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari TribunJakarta)

• Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News , Threads dan Facebook