"Lagi Minus, Masa Nyimpan" Banggar Respons Keras Pernyataan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah

Ringkasan Berita:

• Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
• Ia menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.
• Menurut Said, anggaran pemerintah daerah justru telah digunakan sesuai kebutuhan dan program yang direncanakan.

TRIBUNTRENDS.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menepis pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut banyak anggaran pemerintah daerah tidak terserap secara maksimal atau tidak habis digunakan.

Said menegaskan bahwa selama pengalamannya di Banggar, pemerintah daerah selalu menghabiskan dana yang telah dianggarkan setiap tahunnya.

“Kalau selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, apabila terdapat dana yang masih tersimpan sementara di rekening bank daerah, hal tersebut bukan berarti anggarannya menganggur, melainkan bagian dari proses pelaksanaan program yang tengah berjalan.

Baca juga: Heboh Pejabat Menkeu Tak Disalami Purbaya hingga Viral, Ternyata Karier Mentereng, Ini Sosoknya

Menurutnya, mekanisme penyaluran dan penggunaan dana di daerah memang membutuhkan waktu karena harus mengikuti tahapan administrasi dan pelaporan yang ketat.

“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan.

Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambung Said menegaskan.

Lebih lanjut, Said justru menilai bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam keadaan minus anggaran.

Dengan situasi seperti itu, menurutnya tidak masuk akal jika pemerintah daerah dituduh menyimpan atau menahan dana.

“Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya.

Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” imbuhnya.

Pernyataan Said ini sekaligus menjadi tanggapan langsung atas kritik Purbaya terkait rendahnya penyerapan anggaran daerah yang menjadi salah satu alasan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Purbaya minta daerah kerja yang benar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah atas kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk ketidaksukaan atau tekanan, melainkan dorongan agar anggaran yang sudah diberikan benar-benar digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Permintaan maaf itu disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).

Ia menekankan pentingnya setiap instansi, baik kementerian maupun pemerintah daerah, untuk bekerja secara optimal dan memastikan seluruh anggaran terserap dengan baik.

“Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah.

Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.

Purbaya kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir dirinya melakukan kunjungan ke berbagai kementerian untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif.

Namun, langkah tersebut justru sempat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kebijakan masing-masing kementerian.

Ia pun menepis anggapan itu dengan menegaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, bukan mencampuri urusan kebijakan lembaga lain.

“Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’ Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.

Dengan nada santai, Purbaya bahkan mengaku bahwa sebagian pejabat di kementerian mungkin mulai kesal karena dirinya terlalu sering mengingatkan soal realisasi anggaran.

“Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu,” ujarnya.

Tak hanya menyoroti kementerian, Purbaya juga menyinggung soal dana yang masih mengendap di sejumlah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam membelanjakan anggaran agar perputaran ekonomi di daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

“Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana.

Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Melalui pernyataannya itu, Purbaya ingin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukanlah bentuk hukuman, melainkan strategi untuk menjaga efisiensi, memperkuat disiplin fiskal, dan memastikan seluruh dana publik benar-benar memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

(TribunTrends.com/Kompas.com)