Purbaya Pantau Pedagang Thrifting yang Marah-marah di TikTok, Menkeu Tak Gentar, Janjikan Kemakmuran

Ringkasan Berita:

• Purbaya akui banyak pedagang thrifting marah
• Gelombang impor pakaian tanpa merek dari China membuat sekitar 58–60 perusahaan tekstil gulung tikar dalam empat tahun terakhir
• Purbaya mendorong pedagang thrifting beralih menjual produk buatan lokal

TRIBUNTRENDS.COM - Langit Senin pagi di Jakarta tampak teduh, namun suasana di ruang rapat Komite IV DPD RI justru terasa hangat dan tegang.

Di hadapan para anggota dewan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka pembicaraan yang telah lama menjadi perdebatan publik kebijakan tegas pemerintah menutup peredaran barang-barang impor baju bekas atau balpres.

Dengan suara mantap namun nada yang penuh kehati-hatian, Purbaya mengakui bahwa langkah yang diambilnya tidak berjalan tanpa konsekuensi.

Ia menyadari, di balik niat baik melindungi industri dalam negeri, ada gelombang penolakan yang datang dari lapisan masyarakat, terutama dari para pedagang thrifting yang menggantungkan hidupnya pada jual beli pakaian bekas impor.

Baca juga: Bukan Anak Kecil Lagi! Menkeu Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Butuh Uluran Tangan Asing

“Saya juga monitor TikTok untuk lihat apa sih respons masyarakat,” ujar Purbaya sembari tersenyum tipis.

“Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya,” tambahnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, dikutip TribunTrends dari YouTube DPD RI pada Selasa, 4 November 2025.

Ungkapan itu menjadi titik awal dari perbincangan panjang yang menyentuh banyak sisi dari ekonomi rakyat kecil hingga nasib industri tekstil nasional.

“Mereka Marah, Tapi Saya Harus Jalan Terus”

Bagi Purbaya, kemarahan para pedagang thrifting bukan hal yang ia abaikan.

Ia memahami keresahan mereka, namun sebagai Menteri Keuangan, tanggung jawabnya bukan hanya pada hari ini, melainkan pada masa depan perekonomian nasional.

Menurutnya, bisnis thrifting yang mengandalkan impor baju bekas ilegal hanyalah jalan pintas untuk keuntungan jangka pendek.

Ia menegaskan, bila praktik itu dibiarkan terus berlangsung, maka akan mematikan denyut industri tekstil lokal yang tengah berjuang bertahan di tengah badai global.

“Sebetulnya mereka itu cari untung cepat. Tapi kalau terus begitu, industri tekstil dalam negeri bisa mati,” ujarnya tegas.

Sebaliknya, Purbaya meyakini, jika pedagang thrifting mau beralih menjual produk buatan industri dalam negeri, masa depan mereka justru akan jauh lebih cerah.

Ia optimistis langkah itu akan menghidupkan rantai ekonomi baru yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kalau saya ubah jadi barang-barang dalam negeri aja dengan aturan yang pas, dia bisa dagang pelan-pelan.

Industri hidup, lapangan kerja tumbuh, dan nanti daya beli masyarakat meningkat.

Akhirnya, mereka juga akan lebih makmur,” jelasnya penuh keyakinan.

Industri Tekstil Menjerit: “Kami Sudah Terluka”

Pernyataan Purbaya bukan tanpa dasar. Data menunjukkan, gelombang impor pakaian tanpa label merek yang didominasi produk asal China semakin mengkhawatirkan.

Fenomena ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama anjloknya daya saing industri tekstil nasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, mengungkapkan fakta mencengangkan: dalam empat tahun terakhir, sekitar 58 hingga 60 perusahaan tekstil dan garmen di Indonesia gulung tikar.

Penyebab utamanya, kata Danang, adalah kebijakan impor yang terlalu longgar termasuk lahirnya aturan Permendag 8/2024, yang membuka celah bagi praktik impor pakaian jadi tanpa merek.

Fenomena impor pakaian tanpa merek bukan hal baru.

Barang-barang itu biasanya masuk dari China tanpa label, kemudian diberi merek baru oleh importir di Indonesia agar tampak seperti produk lokal.

Baca juga: Momen Tegang Pertemuan Purbaya dan Prabowo, Menkeu Berkali-Kali Ditanya Hal yang Sama: Berani Kamu?

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa API sudah lama melaporkan masalah ini kepada pemerintah bahkan sejak masa Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki masih menjabat.

Namun laporan itu, kata Danang, belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara serius.

Harapan di Tengah Gelombang Protes

Di tengah suara kritik dan kemarahan di media sosial, Purbaya Yudhi Sadewa memilih tetap berdiri di jalur kebijakan yang diyakininya benar.

Ia tahu, keputusannya tidak populer di mata sebagian rakyat kecil. Namun baginya, tugas seorang Menteri Keuangan bukan mencari tepuk tangan, melainkan memastikan ekonomi nasional tetap berdiri kokoh di atas fondasi yang sehat.

Ia percaya, menutup keran impor ilegal bukan berarti mematikan rezeki rakyat, melainkan mengubah arah agar ekonomi tumbuh di tanah sendiri.

Dan di balik setiap langkah tegasnya, Purbaya memendam harapan sederhana agar suatu hari, mereka yang kini marah justru menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)