Menkeu Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN, Tolak Permintaan Luhut: Saya Doainlah

Menteri Keuangan Purbaya menolak membiayai pembangunan Family Office menggunakan APBN, tolak permintaan Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan sikap tegasnya dengan menolak permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini, Purbaya memastikan tidak akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek pembangunan family office, meskipun secara prinsip dirinya mendukung gagasan tersebut.

Menurut Purbaya, dirinya belum mendapatkan penjelasan mendetail mengenai konsep family office yang rencananya akan dibangun di Bali.

Meski begitu, ia mengaku cukup sering mendengar Luhut membicarakan inisiatif itu dalam berbagai kesempatan. 

Baca juga: Miris dengan Rumah Tipe 36, Menkeu Purbaya Syok Lihat Luasnya Kantor Maruarar Sirait: Tidak Adil!

“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri.

Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut.

“Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah.

Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya,” ucapnya.

Ia kemudian menekankan bahwa penggunaan APBN harus berfokus pada program-program yang memiliki dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pembangunan family office tidak termasuk dalam prioritas pembiayaan negara.

“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor,” tutur Purbaya.

Penolakan ini bukan yang pertama kali dilakukan Purbaya terhadap permintaan Luhut.

Sebelumnya, ia juga menolak saran agar anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong. Luhut sebelumnya menilai penyerapan anggaran MBG sudah mengalami perbaikan dan karenanya tidak perlu ada pengurangan.