Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Istana Bahas Impian Soal Whoosh "Pengin"

Menteri Keuangan Purbaya menolak untuk membayar utang kereta cepat memakai APBN, istana langsung merespon dan mengungkapkan impian Whoosh ke depannya

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari solusi untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menutup utang jumbo proyek tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo seusai menghadiri rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Baca juga: Gegara Ulah Purbaya, Prabowo Gelar Rapat Tengah Malam Bahas Utang Kereta Cepat, Menkeu Tolak Bayar

Prasetyo menjelaskan, persoalan pembayaran utang Whoosh tidak menjadi agenda utama dalam rapat tersebut.

Namun, ia menekankan pentingnya proyek kereta cepat sebagai moda transportasi modern yang telah membantu mobilitas masyarakat.

“Faktanya, Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Kita justru ingin proyek ini berkembang, tidak hanya berhenti di Bandung.

Sekarang sedang dipikirkan kemungkinan memperpanjang rutenya hingga ke Surabaya,” imbuhnya.
 
Menkeu Tegas Tolak Gunakan APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini tengah disorot karena nilai utangnya mencapai Rp116 triliun.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan BUMN yang terlibat, bukan pada pemerintah.

“Utang proyek KCIC itu bukan tanggung jawab APBN. Itu urusan BUMN yang menjalankannya,” tegasnya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).

Purbaya menyebut, Danantara selaku superholding BUMN, kini tengah mencari cara untuk meringankan beban keuangan proyek, termasuk dengan opsi memanfaatkan dividen BUMN yang dikelolanya.

Ia menjelaskan, sejak pembentukan Danantara, seluruh dividen BUMN tidak lagi tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan menjadi sumber keuangan internal Danantara dengan nilai mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih.

Harusnya mereka bisa mengatur dari situ, jangan ke kami lagi (Kemenkeu),” pungkas Purbaya.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)