Keputusan Berani Menkeu Purbaya: Menunda Pajak E-Commerce untuk Lindungi UMKM dan Konsumen

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik terhadap kebijakan fiskal baru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali tampil dengan gaya khasnya: lugas, tegas, dan penuh keyakinan.

Dari atas panggung Investor Daily Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (9/10/2025), Purbaya mematahkan spekulasi tentang wacana penerapan pajak transaksi e-commerce pada tahun depan.

Dengan nada santai namun tegas, ia memastikan bahwa kebijakan pajak e-commerce tidak akan diterapkan pada 2026.

“Enggak (tidak diterapkan pada 2026). Kan saya menterinya,” ujar Purbaya, menanggapi kabar yang sempat membuat pelaku usaha daring resah.

Pernyataan sederhana itu sontak menjadi headline di berbagai platform.

Kalimatnya singkat, lugas, tapi sarat makna menggambarkan sikap seorang pejabat yang tahu benar kapan waktu yang tepat untuk menekan pedal ekonomi dan kapan harus menahannya.

Baca juga: Nasib 18 Gubernur yang Geruduk Purbaya, Kena Tegur Tito Karnavian, Sang Mendagri Bela Menkeu

Menunggu Pemulihan Ekonomi yang Sempurna

Purbaya menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru memberlakukan pajak bagi sektor perdagangan digital, terutama di saat ekonomi nasional masih berada dalam tahap pemulihan.

Ia menilai, beban fiskal tambahan hanya akan menahan laju konsumsi masyarakat serta menghambat geliat bisnis yang mulai bangkit pasca perlambatan pertumbuhan tahun sebelumnya.

“Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully, kan,” tuturnya sambil menegaskan arah pikirannya.

“Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih.

Baru saya pertimbangkan (realisasi pajak e-commerce). Jadi menterinya saya,” tambahnya dengan gaya khas yang disambut tawa ringan para peserta forum.

Bagi Purbaya, momentum ekonomi jauh lebih penting daripada sekadar target penerimaan pajak.

Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal berpihak pada pemulihan daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan bisnis digital yang telah menjadi tulang punggung ekonomi modern Indonesia.

Aturan Sudah Ada, Tapi Belum Waktunya

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa penerapan pajak e-commerce akan ditunda hingga Februari 2026.

“Februari 2026 (penundaannya),” kata Bimo di Jakarta pada Kamis yang sama.

Penundaan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang secara teknis sebenarnya sudah menyiapkan landasan hukum untuk penarikan pajak dari transaksi perdagangan daring.

Dalam aturan tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan para pedagang dalam negeri.

Merchant wajib memberikan data dan informasi kepada platform marketplace sebagai dasar perhitungan pajak.

Baca juga: Subsidi Digital ala Ahok Bikin Pemerintah Gelisah, Purbaya Angkat Tangan: Biar ESDM yang Kaji

Adapun tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen, yang bisa bersifat final atau tidak final, tergantung pada ketentuan yang berlaku.

Namun di mata Purbaya, aturan boleh ada, tapi penerapan harus bijak. Ia menegaskan bahwa pajak e-commerce baru layak dijalankan ketika ekonomi sudah benar-benar pulih, bukan ketika pelaku usaha masih berjuang menstabilkan arus kas dan permintaan pasar.

“Pemerintah tidak ingin menambah beban pelaku usaha digital di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil,” tegasnya.

Kebijakan dengan Sentuhan Manusiawi

Purbaya tampak ingin menandai babak baru dalam cara pemerintah memandang pajak bukan sekadar alat menambah kas negara, melainkan instrumen kebijakan yang harus mempertimbangkan keseimbangan psikologis dan sosial ekonomi rakyat.

Dalam banyak kesempatan, Purbaya dikenal sebagai sosok yang berani melawan arus termasuk ketika menegur bank-bank Himbara agar tidak menggunakan dana pemerintah untuk membeli dolar AS.

Sikap serupa kini kembali ia tunjukkan lewat keputusan menunda pajak e-commerce.

Keputusannya menunjukkan bahwa stabilitas dan kesejahteraan publik adalah prioritas utama, bahkan jika itu berarti menunda potensi penerimaan negara.

Bagi Purbaya, kebijakan fiskal bukan sekadar angka dan rumus.

Ia adalah soal waktu, keseimbangan, dan keberanian untuk berkata tidak pada tekanan, bahkan jika itu datang dari ekspektasi publik yang haus pendapatan pajak baru.

Dan seperti yang ia tegaskan berulang kali dengan gaya khasnya santai tapi menggigit: “Kan saya menterinya.”

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)