Keputusan Berani Menkeu Purbaya: Menunda Pajak E-Commerce untuk Lindungi UMKM dan Konsumen

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik terhadap kebijakan fiskal baru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali tampil dengan gaya khasnya: lugas, tegas, dan penuh keyakinan.

Dari atas panggung Investor Daily Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (9/10/2025), Purbaya mematahkan spekulasi tentang wacana penerapan pajak transaksi e-commerce pada tahun depan.

Dengan nada santai namun tegas, ia memastikan bahwa kebijakan pajak e-commerce tidak akan diterapkan pada 2026.

“Enggak (tidak diterapkan pada 2026). Kan saya menterinya,” ujar Purbaya, menanggapi kabar yang sempat membuat pelaku usaha daring resah.

Pernyataan sederhana itu sontak menjadi headline di berbagai platform.

Kalimatnya singkat, lugas, tapi sarat makna menggambarkan sikap seorang pejabat yang tahu benar kapan waktu yang tepat untuk menekan pedal ekonomi dan kapan harus menahannya.

Baca juga: Nasib 18 Gubernur yang Geruduk Purbaya, Kena Tegur Tito Karnavian, Sang Mendagri Bela Menkeu

Menunggu Pemulihan Ekonomi yang Sempurna

Purbaya menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru memberlakukan pajak bagi sektor perdagangan digital, terutama di saat ekonomi nasional masih berada dalam tahap pemulihan.

Ia menilai, beban fiskal tambahan hanya akan menahan laju konsumsi masyarakat serta menghambat geliat bisnis yang mulai bangkit pasca perlambatan pertumbuhan tahun sebelumnya.

“Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully, kan,” tuturnya sambil menegaskan arah pikirannya.

“Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih.

Baru saya pertimbangkan (realisasi pajak e-commerce). Jadi menterinya saya,” tambahnya dengan gaya khas yang disambut tawa ringan para peserta forum.

Bagi Purbaya, momentum ekonomi jauh lebih penting daripada sekadar target penerimaan pajak.

Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal berpihak pada pemulihan daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan bisnis digital yang telah menjadi tulang punggung ekonomi modern Indonesia.

Aturan Sudah Ada, Tapi Belum Waktunya