Rapat Panas di DPR: Dasco, Purbaya dan Tito Bahas Dana TKD Usai Heboh 18 Gubernur Geruduk Menkeu

Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa,” lanjutnya.

Meski demikian, Purbaya berjanji akan meninjau ulang dan menambah alokasi TKD jika perekonomian menunjukkan perbaikan pada tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah tetap kuat, asalkan kondisi keuangan negara memungkinkan.

Di sisi lain, Purbaya juga mengingatkan para kepala daerah untuk lebih disiplin dalam mengelola anggaran yang telah diterima dari pemerintah pusat.

Ia menilai masih banyak daerah yang belum mampu menunjukkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.

“Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya.

Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, perbaikan citra dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kunci agar ke depan mekanisme desentralisasi fiskal bisa berjalan lebih optimal.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bermaksud membatasi otonomi daerah, melainkan ingin memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut memberikan penjelasan mengenai arah pembahasan lain yang tak kalah penting: penyerapan anggaran APBN 2025.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.

“APBN 2025 kita evaluasi, mana yang belum terserap segera dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, terutama masyarakat di daerah,” jelas Teddy.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta sejumlah pejabat strategis lainnya.

Pertemuan antara lembaga legislatif dan eksekutif ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya menyelaraskan arah kebijakan fiskal nasional di tengah dinamika politik dan ekonomi yang kian kompleks menjelang akhir tahun 2025.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)