Subsidi Digital ala Ahok Bikin Pemerintah Gelisah, Purbaya Angkat Tangan: Biar ESDM yang Kaji

TRIBUNTRENDS.COM - Isu reformasi sistem subsidi kembali mencuat di tengah upaya pemerintah menata ulang kebijakan fiskal nasional. Kali ini, gagasan datang dari sosok yang tak asing di panggung publik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melontarkan usulan agar mekanisme subsidi di Indonesia diubah total: bukan lagi dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk voucer digital atau cashback langsung kepada masyarakat.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih bersikap hati-hati.

Di tengah kesibukannya menghadiri sebuah forum ekonomi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025), ia menegaskan bahwa pihaknya belum membahas secara resmi usulan dari Ahok tersebut. 

Baca juga: Momen Haru di Istana Negara: Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya, Siap Jaga Uang Rakyat!

Dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian, Purbaya menyerahkan sepenuhnya proses kajian itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saya enggak tahu, belum diskusikan. Nanti biar saja ESDM bekerja,” ujar Purbaya singkat saat ditemui usai acara.

Pernyataan itu menggambarkan sikap Purbaya yang tidak ingin tergesa-gesa menanggapi ide besar tersebut. 

Bagi sang Menkeu, setiap perubahan dalam sistem subsidi harus melalui pertimbangan matang lintas kementerian, mengingat dampaknya yang luas terhadap fiskal negara dan stabilitas harga energi nasional.

Gagasan Ahok: Subsidi Digital untuk Cegah Kebocoran Anggaran

Usulan Ahok sendiri muncul sehari sebelumnya, dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Dengan gaya khasnya yang lugas dan penuh semangat reformasi, Ahok menilai bahwa skema subsidi dalam bentuk barang seperti bahan bakar minyak (BBM) atau elpiji bersubsidi selama ini tidak efisien dan rawan kebocoran anggaran.

Ia mengusulkan agar pemerintah mulai beralih ke sistem voucer digital atau cashback, di mana penerima manfaat akan menerima dana subsidi langsung secara elektronik, bukan melalui barang atau harga yang diturunkan.

“Kenapa subsidi itu tidak dalam bentuk uang, tapi mau kasih duit.

Kita semua punya telepon, kenapa tidak berbentuk voucer digital atau cashback misalnya,” ujar Ahok.

Menurut Ahok, sistem konvensional yang selama ini diterapkan pemerintah sering kali menciptakan disparitas harga dan membuka peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.

Melalui teknologi digital, setiap transaksi akan terekam secara otomatis, sehingga pemerintah dapat menelusuri penggunaan subsidi secara real-time dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

Sebagai contoh konkret, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu menggambarkan bagaimana mekanisme subsidi digital bisa diterapkan dalam pembelian BBM.

“Misalnya ada isi bensin, kalau ada isi bensin Rp 15.000, tambah subsidi mau kembalikan Rp 5.000, ya sudah, Anda isi 10 liter, saya kembalikan uang 5 liter.

Lalu kalau enggak pakai itu (voucer) dalam satu bulan, berarti kendaraan Anda kan tidak isi bensin, voucer Anda itu hangus, jadi bukan benda,” jelasnya.

Skema ini, lanjut Ahok, akan membuat subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Setiap orang yang menggunakan voucer digital akan terverifikasi datanya, sehingga pemerintah dapat memastikan subsidi tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak.

“Kalau disalurkan lewat voucer digital, data pengguna bisa terpantau.

Jadi subsidi tidak salah sasaran, dan uang negara tidak bocor ke pihak yang tidak berhak,” tegas Ahok.

Dengan sistem seperti itu, Ahok percaya bahwa pemerintah dapat menjaga efektivitas anggaran sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Subsidi akan menjadi alat keadilan sosial yang lebih transparan, modern, dan berorientasi pada efisiensi fiskal.

Baca juga: Purbaya Marah saat Tahu Busana Muslim Indonesia Dikuasai Cina, Menkeu Tak Akan Diam: Saya Lawan!

Respons Hati-hati dari Purbaya

Meski ide Ahok menuai dukungan dari sebagian kalangan ekonomi digital, Purbaya Yudhi Sadewa memilih langkah konservatif.

Ia menilai bahwa usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam oleh kementerian teknis, dalam hal ini ESDM, sebelum Kementerian Keuangan memberikan pandangan fiskalnya.

Sikap ini menunjukkan gaya kepemimpinan khas Purbaya yang dikenal berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keuangan negara.

Baginya, kebijakan fiskal bukan hanya soal inovasi, tetapi juga soal kestabilan dan tanggung jawab publik.

Langkah pemerintah selanjutnya kini dinantikan publik: apakah ide Ahok akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam reformasi sistem subsidi nasional, atau sekadar menjadi wacana yang berhenti di meja diskusi.

Yang pasti, baik Purbaya maupun Ahok tengah berdiri di dua sisi berbeda dari satu tujuan besar yang sama menata ulang kebijakan subsidi agar lebih adil, efisien, dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)