Breaking News:

Politik Viral

Menkeu Purbaya Potong TKD, Ini Komentar Para Gubernur, Disebut Pengaruhi Program Infrastruktur

Ini beragam komentar dari para gubernur terkait pemangkasan TKD oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Instagram @menkeuri
MENKEU PURBAYA - Ini beragam komentar dari para gubernur terkait pemangkasan TKD oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 

Dia menyebut TKD Sumut pada tahun 2026 mengalami pemotongan hingga Rp1,1 triliun. Sehingga TKD pada tahun depan hanya menerima 4,4 triliun dari sebelumnya Rp5,5 triliun.

“Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan. Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Kendati mengaku tidak terpengaruh secara signifikan, Bobby menyebut pemotongan TKD berdampak pada lima program prioritasnya.

Jika kondisi berlanjut, Bobby mengatakan adanya kemungkinan melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita prioritaskan dulu lima program kita dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” katanya.

Gubernur Malut Keluhkan Pemotongan TKD 

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, turut mengeluhkan pemotongan TKD 2026. 

Dia mengatakan total TKD yang diterima sebelum pemotongan di daerah yang dipimpinnya sebesar Rp10 triliun. Namun, pada tahun 2026, tersisa Rp6,7 triliun.

Sherly bilang, pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang porsinya mencapai 60 persen. 

MINTA TKD TIDAK DIPANGKAS - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengeluhkan, total dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026.
MINTA TKD TIDAK DIPANGKAS - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengeluhkan, total dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. (Nitis/Tribunnews)

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Tahun 2026 itu sisa Rp 6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun dari potongan Rp 3,5 triliun itu terbesar ada di DBH. Jadi DBH kira itu 60 persen," ujar Sherly usai pertemuan dengan Purbaya.

Sherly menyebut Purbaya akan mencarikan solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil meski ada pemangkasan TKD tersebut.

Dia juga menegaskan seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan itu menolak pemotongan TKD

"Semuanya tidak setuju, karena ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan rata-rata 20-30 persen untuk level provinsi," tegas dia.

Pramono Anung Pasrah TKD Jakarta Dipotong

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 3 dari 4
Tags:
MenkeuPurbayagubernur
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved