Setelah Banjir Protes, Purbaya Janjikan Kabar Baik untuk Kepala Daerah: Dana Akan Pulih Tahun Depan

TRIBUNTRENDS.COM - Langit Jakarta pada Selasa pagi, 7 Oktober 2025, tampak teduh ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, di Balai Kota Jakarta.

Di tengah lalu lintas ibu kota yang padat dan hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan, dua tokoh itu duduk berhadapan dalam pertemuan tertutup berdurasi hampir satu jam sebuah diskusi yang sarat makna dan menentukan arah keuangan serta pembangunan Jakarta ke depan.

Pertemuan itu bukan sekadar agenda rutin antar pejabat.

Di ruang yang penuh dengan dokumen, grafik fiskal, dan proyeksi pembangunan, dua figur penting negara itu membedah sejumlah isu krusial: mulai dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), pemanfaatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara, hingga rencana pembangunan Gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Tiga pokok bahasan yang tak hanya menyangkut hitung-hitungan anggaran, tapi juga masa depan ekonomi ibu kota negara yang tengah bertransformasi.

“Yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal pengaturan DBH,” ujar Pramono di hadapan awak media seusai pertemuan.

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Pemotongan DBH: Ujian Ketahanan Fiskal Ibu Kota

Salah satu topik yang langsung menjadi sorotan adalah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta.

Dalam nada santai namun serius, Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung langkah penyesuaian fiskal yang dilakukan pemerintah pusat, yang berdampak pada berkurangnya DBH Jakarta hingga Rp15 triliun.

Meski jumlah itu tidak kecil, Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak lebih berat dibandingkan daerah lain secara persentase.

Ia bahkan sempat melemparkan kelakar yang mencairkan suasana, “Pak Gubernur ini nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong besar, hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujarnya sambil tersenyum.

Di balik canda itu, tersimpan realitas kebijakan fiskal nasional yang sedang ketat.

Purbaya menegaskan, pemotongan dilakukan semata karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat yang tengah berjuang menstabilkan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global.

Namun, ia menenangkan para kepala daerah dengan janji bahwa pemotongan tersebut bersifat sementara.

“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik. Tahun depan akan terlihat lebih cepat.