Berniat Pangkas Nominal TKD, Menkeu Purbaya Diprotes Gubernur, Ungkap Alasan Singgung Soal Serapan

Menteri Keuangan Purbaya menanggapi santai protes gubernus soal rencana pemangkasan TKD dan singgung soal serapan rendah

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan tanggapan atas gelombang protes dari para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Dalam pertemuan bersama jajaran APPSI di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025), Purbaya menyebut penolakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas belanja publik terlebih dahulu sebelum meminta tambahan alokasi anggaran.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya.

Baca juga: Drama Bersih-Bersih di Kemenkeu, Purbaya Dukung Pemecatan Massal Pegawai Nakal: Biar Aja, Dipecat!

Pernyataan ini disampaikan setelah sehari sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan TKD.

Mereka menilai langkah tersebut dapat memberatkan keuangan daerah, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK serta menjalankan program infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa penyesuaian TKD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.

Menurutnya, pemerintah pusat harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan yang terbatas.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya.

Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer.

Ia menilai masih ada banyak daerah dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tinggi setiap tahun, yang menandakan lemahnya manajemen keuangan daerah.

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat.

Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ujarnya.