Tawa Pahit di Balai Kota: Pramono Terima Pemotongan Rp15 T, Purbaya Seloroh Ingin Tambah Potongan

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu tampak legowo, menerima keputusan pusat tanpa perlawanan.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBH hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,” ucap Pramono di Balai Kota, Senin (6/10/2025).

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan patuh dan mengikuti keputusan pemerintah pusat, meski dampaknya signifikan terhadap keuangan daerah.

“Prinsipnya, pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” tegasnya.

Namun di balik kepatuhannya, Pramono sadar langkah besar harus segera diambil. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar melakukan efisiensi ketat dan meninjau ulang program-program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Walau dengan APBD turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, kami tetap harus tersenyum dan optimis membangun Jakarta,” ujarnya dengan nada berusaha tegar.

Meski begitu, ada dua sektor yang tidak boleh tersentuh pemangkasan: pendidikan dan kesejahteraan pelajar.

“Saya sudah memutuskan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak boleh diotak-atik. Program ini menyentuh langsung masa depan anak-anak Jakarta,” tegasnya.

Namun tantangan tidak berhenti di sana. Pramono mengakui bahwa dengan menurunnya pendapatan daerah, Pemprov harus mengaji ulang subsidi besar yang selama ini diberikan, terutama di sektor transportasi umum.

“Subsidi transportasi kita besar sekali, per orang bisa hampir Rp15.000. Jadi ini sedang kami kaji, apakah akan ada efisiensi atau penyesuaian,” jelasnya.

Baca juga: Buka-bukaan Harga Asli Gas LPG 3 Kg, Menkeu Purbaya Diserang 2 Orang, Salah Data dan Keluar Ranah

Meski demikian, ia buru-buru menenangkan publik:

“Saya tidak bilang tarif akan naik. Ini baru kajian. Misalnya TransJakarta, sekarang kemana saja Rp3.500, tapi belum tentu akan dinaikkan.”

Untuk menyeimbangkan keuangan daerah, Pramono juga meminta seluruh OPD dan BUMD agar lebih kreatif mencari sumber pendanaan lain, tak hanya bergantung pada APBD.

“Kami mendorong BUMD seperti PT MRT Jakarta agar tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, tapi tanpa menggunakan APBD bisa melalui skema kemitraan atau kerja sama,” jelasnya.

Sementara itu, pengawasan penggunaan anggaran akan diperketat secara langsung oleh dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno.