Perjalanan Roy Suryo Peroleh Salinan Ijazah Jokowi dari KPU, Sebut Ada Kejanggalan Fatal

TRIBUNTRENDS.COM - Isu panas soal dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menyeruak ke permukaan.

Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, Roy Suryo, muncul membawa klaim mengejutkan. 

Dengan penuh keyakinan, ia menyebut bahwa ijazah Jokowi adalah palsu bahkan hingga 99,99 persen.

Klaim tersebut ia lontarkan dengan nada tegas di hadapan publik, seolah hendak mengguncang fondasi kepercayaan terhadap legitimasi akademik sang mantan kepala negara.

Baca juga: Benarkah Dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran Dua Periode Demi Selamat dari Kasus Ijazah?

Di hadapan awak media, di sela bedah buku kontroversial Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo, Jumat (3/10/2025), Roy dengan lantang menyatakan,

“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama. Sudah saya cek tinggal nanyi keluar.

Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,” ujarnya dengan nada meyakinkan.

Menurut Roy, ada kejanggalan fatal pada posisi logo dan tata letak teks pada ijazah tersebut.

“Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terangnya dengan nada heran.

Perjalanan Roy Suryo Mendapatkan Salinan Ijazah Jokowi

Roy mengisahkan bagaimana ia bisa mengantongi salinan ijazah Jokowi yang disebut-sebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mendapatkan salinan tersebut pada pagi hari sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (3/10/2025).

“Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK, saya paginya ke KPU.

Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” ungkap Roy.

Baca juga: Kegiatan Mulyono Sejak Lulus dari UGM, Jejak Langkah Teman Jokowi hingga Dituding Calo Tiket

Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisasi hanya boleh digunakan satu kali. Artinya, jika ijazah untuk pendaftaran capres 2014 sudah dilegalisasi, maka seharusnya berbeda dengan yang digunakan untuk Pilpres 2019.

Roy bahkan mengklaim telah memegang ijazah beberapa alumni lain dari angkatan yang sama dengan Jokowi, dan menyebut ijazah Jokowi tidak identik.

“Dibandingkan Fronojiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” katanya menegaskan.

Bonatua Silalahi dan Perjuangan Meminta Salinan dari KPU

Tak hanya Roy, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi juga menjadi tokoh kunci dalam drama ini.

Ia mengaku telah memperoleh salinan ijazah Jokowi langsung dari KPU setelah melalui proses panjang penuh penolakan dan tekanan.

Bonatua mengungkap, dirinya pertama kali meminta salinan itu pada 3 Agustus 2025. Namun hingga akhir bulan, KPU tidak memberikan respons apa pun.

Baru setelah Bonatua melayangkan somasi pada 24 Agustus 2025, KPU menjawab dengan menolak permintaan tersebut, beralasan bahwa dokumen itu bersifat rahasia, sesuai Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

Namun, aturan tersebut akhirnya dicabut pada 16 September 2025 setelah menuai kritik publik karena dianggap melanggar prinsip transparansi.

Setelah pencabutan itu, KPU akhirnya memberikan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua pada Rabu (1/10/2025).

“Makannya jawab semalam kasih email dan saya diundang hari ini (Rabu) untuk memenuhi panggilan mereka dan memberikan ijazah yang saya minta,” kata Bonatua seperti dikutip dari YouTube iNews.

Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah “kemenangan rakyat.”

“Bagaimanapun ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan bagi rakyat,” ujar Bonatua.

Dalam penjelasannya, Bonatua menegaskan bahwa salinan ijazah yang ia terima memang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai capres di 2019, dan KPU kini sedang mencari dokumen tahun 2014.

Baca juga: Jawaban Telak Kepala Sekolah Usai Dokter Tifa Curigai Ijazah Gibran, Isu Wapres Lulusan SD Terjawab

Penampakan Salinan Ijazah Jokowi

Salinan ijazah yang diperoleh Bonatua memperlihatkan foto Jokowi mengenakan kacamata, jas, dan dasi, serta keterangan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985.

Namun Bonatua menegaskan, meski terdapat legalisir dari UGM, keaslian dokumen itu masih perlu dipastikan.

“UGM itu juga nggak ada (ijazah) yang asli. Asli itu cuma ada satu di dunia.

UGM juga hanya punya seperti ini, tapi dia juga lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang meminta legalisir,” jelasnya.

600 Bukti dan 99 Saksi Telah Diperiksa

Sementara itu, pihak kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memastikan bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini tengah dalam proses penyidikan serius.

Ia mengungkap, sebanyak 99 saksi telah diperiksa dan sekitar 600 bukti telah dikumpulkan oleh penyidik.

“Saksi sampai dengan dua minggu kemarin itu sudah 99 orang, masih berjalan lho ya. Bukti itu sudah sampai 600 bukti,” ujar Rivai dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/8/2025).

Menurut Rivai, Polri bertindak sangat hati-hati dan profesional agar setiap dokumen, termasuk skripsi Jokowi dan lembar pengesahannya, benar-benar diuji keasliannya.

“Ya saya pikir, teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional, dan komprehensif. Semua diuji, skripsi Pak Jokowi, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas lain, dikumpulkan semua,” tegas Rivai.

Ia juga memastikan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.

“Saya yakin semua akan dibuka, termasuk satu per satu dokumen, KHS, KRS, sampai SK Kemendikbud pengangkatan Pak Soemitro waktu menjadi Dekan. Semua akan terang,” ujarnya optimistis.

Drama panjang soal ijazah Jokowi kini memasuki babak baru. Di satu sisi, Roy Suryo dan Bonatua Silalahi terus memegang keyakinan atas kejanggalan dokumen itu.

Di sisi lain, pihak Jokowi tetap kukuh bahwa semua dokumen pendidikan sang mantan presiden adalah sah dan legal.

Masyarakat pun kini hanya bisa menanti hasil akhir penyidikan akankah tudingan itu terbukti, atau justru menjadi satu lagi bab dari rangkaian panjang politik penuh kontroversi di tanah air.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari TribunSolo)