Kabar Wilayah

Lompati Nunukan dan Tana Tidung, Wilayah di Kalimantan Utara Ini Jadi Daerah Termiskin di Provinsi

Penulis: Sinta Manila
Editor: Tim Newsmaker
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DAERAH TERMISKIN DI KALIMANTAN UTARA - Provinsi termuda di Indonesia yaitu Kalimantan Utara masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi meski ekonominya menjanjikan. Terutama di kabupaten berikut ini yang kemiskinannya melampaui Nunukan yang selama ini dianggap paling tertinggal. (foto ilustrasi)

Bahkan, Tanjung Selor—ibu kota kabupaten ini—sedang didorong untuk naik status menjadi kota otonom tersendiri, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.

Namun, kekayaan sumber daya alam dan budaya belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan ekonomi.

Sebagian wilayah di Bulungan masih mengalami keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan lapangan kerja, yang turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di daerah ini.

Daftar UMK Kalimantan Utara Tahun 2025
Berikut adalah rincian besaran UMK di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara untuk tahun 2025:

1. Kota Tarakan: Rp4.460.405
UMK tertinggi di provinsi ini, mencerminkan kebutuhan hidup yang lebih tinggi dan perekonomian yang lebih berkembang.

2. Kabupaten Malinau: Rp3.841.561
Menempati posisi kedua dengan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan, terutama di sektor kehutanan dan energi.

3. Kabupaten Tana Tidung: Rp3.824.598
Meskipun kecil, kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik.

4. Kabupaten Bulungan: Rp3.820.000
UMK rendah yang selaras dengan tingginya angka kemiskinan, menandakan pentingnya perhatian lebih untuk peningkatan ekonomi lokal.

Ilustrasi pemukiman warga miskin. (Generated by AI)

5. Kabupaten Nunukan: Rp3.652.907
UMK terendah di provinsi ini, namun memiliki potensi strategis sebagai wilayah perbatasan.

Dengan data ini, jelas bahwa tingkat kesejahteraan di Kalimantan Utara belum merata, meskipun secara keseluruhan provinsi ini tergolong makmur secara statistik.

Kabupaten Bulungan menjadi contoh nyata bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.

Maka dari itu, perlu strategi pembangunan yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat turut merasakan manfaat dari kemajuan daerah.

Tribuntrends.com | Sinta Manila | Yusuf Aminudin