Kubu Ganjar-Mahfud juga meminta MK membatalkan putusan KPU soal hasil hitung manual pilpres.

Menurutnya, terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi dalam pencalonan Prabowo-Gibran.

Selain Putusan MK Nomor 90, menurut Todung, penyalahgunaan kekuasaan itu dibuktikan dengan adanya intervensi kekuasaan, politisi bansos, hingga kriminalisasi kepala desa di berbagai tempat.

Alasan lainnya, terjadi penyalahgunaan sistem teknologi dan informasi milik KPU yang dibuktikan dengan adanya penggelembungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Belum lagi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga sempatbermasalah.

"Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua.

Yang saya ingin ungkapkan adalah bola itu ada di Mahkamah Konstitusi.

Dan MK itu adalah guardian of constitution, MK mesti melaksanakan konstitusi.

MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi," sebut Todung.

(KOMPAS.com/ Fitria Chusna Farisa)

Diolah dari artikel di KOMPAS.com