Rencana Demo Serentak 1 September, Diprediksi Sasar Gedung DPRD hingga KPK, Suarakan Tuntutan

Rencana demo serentak pada 1 September 2025, diprediksi massa bakal menyasar gedung DPRD hingga gedung KPK

TRIBUNTRENDS.COM - Hari pertama bulan September 2025 akan diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, aksi penyampaian pendapat ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Senin (1/9/2025), dengan konsentrasi massa di gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejumlah provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Isu-isu yang diangkat para demonstran cukup beragam. Ada yang menuntut pembatalan rencana kenaikan tunjangan DPR dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang lebih spesifik sesuai kondisi daerah masing-masing.

Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan turun ke jalan dan menggelar aksi terpusat di Gedung DPRD Sumsel.

Mereka membawa empat tuntutan utama, yakni menolak realisasi tambahan tunjangan DPR, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.

Baca juga: 9 Orang Ditangkap Buntut Penjarahan Rumah Eko Patrio-Nafa Urbach, Polisi Pelaku Banyak Sekali

Polisi setempat pun telah menyiagakan personel demi memastikan jalannya aksi tetap kondusif.

Sementara itu di Kalimantan Selatan, kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga dijadwalkan menggelar aksi besar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, hingga masyarakat umum ini akan menyuarakan lima tuntutan pokok, di antaranya reformasi DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus.

Di Yogyakarta, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengaku telah melakukan persiapan menyambut rencana aksi di kantor DPRD DIY. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Pemda bahkan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat, mengingat aksi sebelumnya sempat diwarnai kericuhan.

Jakarta juga tak luput dari rencana aksi. Ratusan warga asal Pati, Jawa Tengah, diketahui berangkat menggunakan 10 bus menuju ibu kota pada Minggu (31/8/2025) untuk menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menyiapkan agenda aksi bertajuk “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II” dengan membawa 11 tuntutan, salah satunya menolak politisasi sejarah. Namun, meski awalnya dijadwalkan berlangsung pada awal September, BEM SI memastikan mereka tidak akan menggelar aksi di Jakarta pada Senin (1/9/2025).

“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ungkap Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin. Ia menambahkan, aksi lanjutan tetap direncanakan, namun waktunya akan disesuaikan dengan kondisi satu pekan ke depan.

“Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” kata Ikram.

Di sisi lain, aparat keamanan di berbagai daerah telah mengingatkan peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan damai serta tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di Jawa Timur, muncul imbauan agar kegiatan belajar mengajar sementara dilakukan secara daring sebagai langkah antisipasi atas potensi kerawanan.

Sekolah Daring

Untuk menyikapi aksi penyampaian pendpat ini, sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring,

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memberikan fleksibilitas kepada sekolah-sekolah yang terdampak oleh rencana unjuk rasa di ibu kota.

Mulai Senin, 1 September 2025, sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi demonstrasi diizinkan untuk menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan kebijakan ini dapat diambil oleh sekolah yang mengalami kendala akses menuju lokasi atau jika ada permintaan khusus dari orang tua/wali murid yang khawatir dengan situasi.

Keputusan untuk beralih ke PJJ harus didahului komunikasi intensif antara pihak sekolah, komite, dan orang tua.

"Bagi Satuan Pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari Orang Tua/Wali Murid," kata Nahdiana, Minggu (31/8) dikutip dari Kompas.com. 

"Maka Satuan Pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah," imbuhnya. 

Sementara itu, sekolah yang tidak berada di dekat titik unjuk rasa dan tidak mengalami masalah akses diimbau untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka seperti biasa.

Nahdiana juga menginstruksikan para kepala sekolah untuk tetap melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap proses belajar siswa selama periode ini.

Mereka diminta menyiapkan solusi alternatif jika terjadi kendala dan berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan setempat. Kebijakan PJJ ini akan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

"Pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan," jelas Nahdiana.

Sementara itu, PJJ juga berlaku di perguruan tinggi. Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menerapkan sekolah daring.

Yaitu

Universitas Indonesia

Universitas Negeri Jakarta

Universitas Trisakti

Universitas Katolik Atma Jaya

Hal serupa juga diterapkan di sejumlah daerah.

1. Yogyakarta

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran secara daring pada Senin 1 September 2025.

"Memperhatikan situasi dan kondisi daerah yang kurang kondusif serta adanya informasi bahwa hari Senin 1 September akan ada demonstrasi di wilayah Kota Yogyakarta, maka sebagai langkah antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut," tulis surat edaran dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang dilansir Minggu (31/8/2025).

Hingga saat ini, imbauan belajar dari rumah baru diturunkan untuk sekolah-sekolah madrasah naungan Muhammadiyah di Yogya.

Berikut isinya: Untuk sekolah/madrasah yang lokasinya berdekatan dengan titik-titik sasaran demonstrasi seperti kantor DPRD, titik 0 Km dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk sekolah/madrasah yang lain yang masih memungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka dipersilahkan dengan tetap memperhatikan perkembangan stiuasi keamanan seperti: Memaksimalkan pengamanan dengan melibatkan semua unsur sekolah/madrasah. Berkoordinasi dengan Polsek setempat jika diperlukan.

2. Surabaya

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya resmi meliburkan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk seluruh sekolah, mulai Senin hingga Kamis, 1–4 September 2025.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terkait situasi keamanan kota pasca-serangkaian demo yang terjadi di beberapa titik Surabaya.

Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, yang menyebutkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta diwajibkan melaksanakan pembelajaran daring.

Yusuf meminta kepala sekolah untuk memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan pendampingan bagi guru maupun siswa.

Ia menekankan aturan ini berlaku bagi semua sekolah. “Tanggal 1 sampai 4 September, kami harap orang tua bisa memantau putra-putrinya agar tetap mengikuti pembelajaran daring. Jika ada jam efektif yang diisi dengan lomba atau kegiatan klub, harus ada izin dari orang tua. Guru pun menyesuaikan, tidak semua kegiatan harus dilakukan di sekolah,” jelas Yusuf, dilansir dari laman Tribun Jatim, Minggu, (31/8/2025).

3. Kendari

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meliburkan seluruh sekolah tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah negeri maupun swasta pada Senin (1/9/2025) untuk mengantisipasi dampak aksi demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Keputusan meliburkan para siswa juga untuk mengantisipasi agar pelajar SMP ikut bersama demonstran melakukan unjuk rasa. 

Untuk itu pihaknya meminta kepada orangtua siswa khususnya pelajar SMP agar mengawasi anak mereka selama sekolah diliburkan.

4. Kalimantan Timur (Kaltim) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kepala sekolah jenjang SMA dan SMK di Samarinda.

Tujuannya untuk melindungi siswa dari potensi risiko yang bisa muncul di tengah keramaian.

Ada informasi potensi demonstrasi pada Senin (1/9/2025) sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. 

Diketahui, libur sekolah siswa sekolah negeri, swasta, hingga madrasah di beberapa wilayah karena adanya informasi aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, pada Senin 1 September 2025. Aksi tersebut merupakan buntut dari demonstrasi yang digelar di Jakarta sejak 25 Agustus 2025.

5. Banjarmasin Kalimantan Selatan

Beberapa lembaga pendidikan di Banjarmasin mengambil langkah antisipatif menjelang demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/9/2025). 

PAUD Sabilal Muhtadin secara resmi meliburkan kegiatan belajar mengajar.

(TribunTrends.com/Tribunnews.com)