Bupati Pati Terpojok: Sudewo Dilempari Sandal, Disoraki, Diminta Turun Jabatan

TRIBUNTRENDS.COM - Pada Rabu (13/8/2025), Bupati Pati, Sudewo, akhirnya keluar menemui ribuan massa aksi yang sejak pagi memenuhi kawasan kantor bupati.

Aksi tersebut merupakan respons langsung atas desakan masyarakat yang menuntut dirinya mundur dari jabatan yang baru diembannya kurang dari sebulan.

Sudewo, yang mengenakan pakaian formal berupa kemeja putih lengan panjang, kacamata, dan peci hitam, keluar dari kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian sekitar pukul 12.16 WIB.

Dengan langkah perlahan, ia mendekati kerumunan massa sambil menyapa langsung.

“Assalamualaikum wr wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo sebagaimana dikutip dari Tribun Jateng.

Baca juga: Sosok Atik Kusdarwati, Istri Bupati Pati Sudewo Gagal Jadi Anggota DPR, Kini Punya Jabatan Mentereng

Situasi Mencekam, Massa Lempari Sudewo saat Menyapa dari Mobil

Meskipun upaya Sudewo untuk menemui warga dilakukan secara langsung, respons yang diterima justru berbalik arah.

Saat ia menyampaikan sapaan dari dalam mobil, kerumunan massa melemparkan botol air minum kemasan dan sandal ke arahnya.

Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, ajudan pribadi Sudewo serta sejumlah anggota Brimob yang bertugas langsung mengambil tindakan cepat.

Mereka menggunakan tameng untuk menutupi dan melindungi Sudewo dari lemparan benda-benda yang terus berdatangan dari arah kerumunan.

Sudewo Kembali ke Mobil, Aksi Ricuh Tak Terhindarkan

Lemparan demi lemparan dari massa tidak kunjung berhenti. Situasi ini memaksa Bupati Sudewo mundur kembali ke dalam mobil rantis, menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Suasana menjadi makin tegang dan penuh ketegangan.

Aksi unjuk rasa berubah menjadi ricuh. Selain berusaha menjebol gerbang kantor bupati, massa juga melempari fasilitas umum dan bahkan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan yang terparkir di lokasi.

Polisi yang sebelumnya bersiaga mencoba menahan massa untuk tetap tertib.

Polisi Tindak Tegas: Semprot Water Cannon dan Tembakkan Gas Air Mata

Untuk menanggulangi situasi yang semakin tak terkendali, pihak kepolisian mengambil langkah taktis.

Mereka mengerahkan water cannon (meriam air) dan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan aksi.

Meski langkah ini menimbulkan kepanikan, namun diperlukan guna meminimalkan risiko korban jiwa dan kerusakan lebih lanjut di tengah amarah massa yang tak terbendung.

Akar Masalah: Kenaikan PBB hingga 250 Persen

Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan kontroversial Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Kebijakan tersebut sontak menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang merasa paling terdampak.

Tidak hanya itu, Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan yang dinilai memprovokasi. Ia menantang warga Pati untuk melakukan demo besar-besaran jika tak setuju dengan kebijakan tersebut.

Pernyataan ini kemudian menyulut amarah dan menjadi pemicu utama eskalasi aksi.

Baca juga: Keputusan Kontroversial Bupati Pati Sudewo Selain PBB 250 Persen, Banjir Protes hingga Dicabut!

Permintaan Maaf dan Pembatalan Kenaikan Tak Redam Amarah Warga

Meski belakangan Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya dan bahkan telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB, hal itu belum cukup untuk meredakan ketegangan.

Massa tetap melanjutkan aksi unjuk rasa, menuntut agar Sudewo segera lengser dari jabatannya.

Dalam unjuk rasa yang disebut diikuti oleh lebih dari 50.000 orang, terdengar pekikan yel-yel yang mendesak pengunduran diri Bupati.

Slogan seperti “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga” terus menggema di seluruh area sekitar kantor pemerintahan kabupaten.

Baru Dilantik, Sudewo Hadapi Krisis Legitimasi

Sudewo baru saja resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Namun, belum genap sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan yang masif dan terbuka.

Ketegangan ini memunculkan pertanyaan serius tentang kemampuan dan pendekatan kepemimpinannya dalam merespons aspirasi masyarakat.

Situasi yang terjadi di Pati menjadi peringatan penting bahwa kebijakan publik, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pajak, memerlukan komunikasi yang sensitif dan dialog yang terbuka.

Tanpa itu, gejolak sosial bisa sangat cepat membesar.

***

(TribunTrends/Kompas)