Berikut yang Tidak Termasuk Prinsip Standar Pelayanan?Modul 3.2 Pelayanan Publik MOOC PINTAR Kemenag

TRIBUNTRENDS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengadakan rangkaian pelatihan daring melalui platform MOOC PINTAR.

Salah satu pelatihan yang akan digelar adalah Pelatihan Pelayanan Publik, yang mencakup delapan jenis pelatihan berbeda.

Dalam pelatihan ini, peserta akan diajak memahami berbagai aspek pelayanan publik, khususnya pada Modul 3.2 yang berfokus pada Desain Pelayanan Publik.

Modul ini penting untuk membekali aparatur sipil negara dan tenaga pendidik agar mampu merancang layanan publik yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebagai bagian dari persiapan, Anda bisa mempelajari kunci jawaban Modul 3.2 berikut ini sebagai referensi belajar.

Gunakan kunci jawaban ini secara bijak untuk memperdalam pemahaman terhadap materi dan meningkatkan hasil saat mengikuti evaluasi pelatihan.

Baca juga: Apa Fungsi Utama Flipbook dalam Presentasi Digital? Kunci Jawaban 3.4 Non-Teks, PINTAR Kemenag

1. Dari lima prinsip Standar Pelayanan Minimal, yang menganut asas transparansi dan akuntabilitas adalah

A. Ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

B. Penerapan SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritasdan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuankelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

C. Meskipun penerapan SPM oleh pemerintah daerah, namun tetap menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional

D. Bersifat sederhana konkrit mudah diatur terbuka terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan

Jawaban : D. Bersifat sederhana konkrit mudah diatur terbuka terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, ini merupakan keputusan.....

A. Menteri PAN RB nomor: 36/KEP/M.ΡΑΝ/7/2003 

B. Menteri PAN RB nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2013