Inilah Tanah Batuah, Wilayah di Aceh Ini Tetap Jadi Pemilik 4 Pulau yang Diperebutkan Sumatera Utara

Sengketa batas wilayah yang sempat memanas antara Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemukan ujungnya. Empat pulau yang sempat diperebutkan akhirnya ditetapkan jadi milik provinsi mana.

TRIBUNTRENDS.COM - Empat pulau yang sempat menjadi sumber sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya dipastikan tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Keputusan ini menandai akhir dari ketegangan panjang yang sempat melibatkan pemerintah pusat hingga Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Sengketa bermula saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara mengejutkan menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang dikeluarkan pada 25 April 2025.

Aceh Singkil Protes, Presiden Turun Tangan
Kebijakan ini langsung menuai protes keras dari Pemerintah Aceh, khususnya dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ia menegaskan bahwa secara historis, geografis, hingga kultural, keempat pulau tersebut telah lama menjadi bagian dari Aceh. 

“Ini bukan hanya soal batas wilayah administratif, tapi juga soal jati diri dan sejarah,” tegasnya.

Keempat pulau yang dimaksud adalah:

- Pulau Lipan

- Pulau Panjang

- Pulau Mangkir Besar

- Pulau Mangkir Kecil

Pulau-pulau ini sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil—sebuah daerah di ujung barat Indonesia yang dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk kekayaan laut dan energi.

Kabupaten Aceh Singkil dijuluki sebagai "Tanah Batuah". Julukan ini mengacu pada keyakinan masyarakat bahwa Aceh Singkil adalah tanah yang diberkahi dan memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. 

Batas Laut Jadi Titik Rawan
Meski pihak Kemendagri menyatakan bahwa penetapan tersebut sudah melalui kajian dan kesepakatan batas darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, faktanya batas laut kedua wilayah ini belum mencapai titik sepakat.

Celah inilah yang menjadi pangkal sengketa dan membuat posisi hukum keempat pulau berada dalam abu-abu administratif.

Presiden Prabowo akhirnya memerintahkan evaluasi ulang, dan pada 18 Juni 2025 diputuskan bahwa keempat pulau tersebut tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

Mengapa Pulau-Pulau Ini Diperebutkan?
Bukan tanpa alasan pulau-pulau ini menjadi rebutan. Selain letaknya yang strategis di perairan barat Sumatra, kawasan ini juga berada dekat dengan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) Offshore West Aceh (OSWA), yang saat ini dikelola oleh perusahaan asing, Conrad Asia Energy Ltd.

Meski keempat pulau belum secara resmi termasuk dalam blok eksplorasi OSWA, potensi migas di sekitarnya dinilai sangat besar. Menurut data dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA):

- Blok Singkil (OSWA) diperkirakan mengandung gas sebesar 296 miliar kaki kubik (BCF).

- Blok Meulaboh (ONWA) menyimpan potensi 192 juta barel minyak dan 1,1 triliun kaki kubik gas.

- Kedua blok migas tersebut mencakup wilayah luas:

- Blok OSWA: 8.200 km⊃2;

- Blok ONWA: 9.200 km⊃2;

Sayangnya, belum tersedia data seismik lengkap untuk mengevaluasi potensi migas secara menyeluruh di sekitar empat pulau itu.

Namun sejumlah pihak meyakini bahwa wilayah tersebut menyimpan cadangan energi yang sangat bernilai di masa depan.

Aceh Singkil: Permata di Barat Indonesia
Kabupaten Aceh Singkil sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas wilayah meliputi daratan dan kepulauan.

Populasinya pada pertengahan tahun 2024 tercatat sekitar 138.792 jiwa.

Wilayah ini juga menjadi bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser dan dikenal dengan Kepulauan Banyak yang eksotis dan belum banyak tersentuh pariwisata massal.

Tribuntrends.com | Sinta Manila | Yusuf Aminudin