Dibiayai Negara dari APBN dan APBD, Peserta PPG PAI Kemenag 2025 Tak Perlu Khawatir Keluar Uang

Para guru peserta PPG PAI Kementerian Agama 2025 tak perlu khawatir keluar uang, semua biaya sudah ditanggung negara dari APBN dan APBD

TRIBUNTRENDS.COM - Kabar gembira membahana dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk para pejuang Pendidikan Agama Islam.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI tahun 2025 hadir sepenuhnya tanpa biaya sepeser pun!

Sebuah angin segar bagi para calon pendidik, di mana beban finansial sirna berkat dukungan penuh negara melalui sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Baca juga: PPG Guru PAI 2025 Gratis, Kemenag Ingatkan Peserta Jangan Tertipu Oknum: Semua Ditanggung Pemerintah

Alokasi dana bijak ini terbagi dengan proporsi 80 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD, memastikan tak ada lagi keraguan biaya menghantui langkah para calon guru.

"Dengan demikian, para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi apapun untuk mengikuti program ini," tegas suara lantang Direktur PAI, M. Munir, yang bergema dari laman resmi Kemenag pada Senin cerah (7/4/2025).

Penegasan ini bak palu godam yang menghancurkan praktik penipuan keji yang sempat mencoreng citra pendidikan, di mana oknum tak bertanggung jawab memangsa harapan calon peserta PPG dengan iming-iming kelulusan kilat berbalas sejumlah uang.

Bak perisai pelindung, Munir dengan gigih mengimbau seluruh calon dan peserta PPG untuk mewaspadai bujuk rayu para penipu yang berkedok biaya PPG.

Praktik haram ini jelas menentang regulasi yang ada dan berpotensi melukai cita-cita luhur pemerintah dalam memajukan sertifikasi guru PAI di Tanah Air.

"Jangan ada yang tertipu dengan ajakan untuk membayar biaya PPG PAI Kemenag.

Semua biaya ditanggung oleh pemerintah," serunya, menebalkan garis batas antara kebenaran dan kebohongan.

Tak hanya itu, beliau juga membuka lebar pintu pelaporan bagi siapa saja yang menjadi korban atau menyaksikan praktik pemerasan biaya PPG.

Uluran tangan juga diberikan kepada berbagai organisasi guru, mulai dari asosiasi hingga forum musyawarah guru, untuk bahu-membahu mengawal kelancaran PPG sesuai koridor hukum.

Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan tak ada celah bagi oknum oportunis untuk meraup keuntungan pribadi.

"Dengan program ini, kami harap guru PAI dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas pendidikan agama di sekolah-sekolah," tutur Munir penuh harap, membayangkan guru PAI yang semakin mumpuni.