Dedi Mulyadi
Sosok Irin, Tolak Bantuan Dedi Mulyadi Meski Kondisi Rumah Tak Layak: Uang Tak Bisa Beli Kebahagiaan
Inilah sosok Irin, pria yang menolak bantuan Dedi Mulyadi untuk dikontrakkan rumah meski kondisi rumahnya di pinggir kali membuat prihatin.
Editor: Galuh Palupi
lihat foto
Sementara istri Irin dikabarkan kabur.
"Istrinya kabarnya kabur," kata Dedi.
Baca juga: 3 Gebrakan Dedi Mulyadi 100 Hari Pertama Program Kerja, Atasi Banjir hingga Larang Ibu-ibu Ngerumpi
Dedi Mulyadi Temui Wamen PU Bahas Penanganan Banjir di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir di seluruh wilayah Jawa Barat, dengan fokus utama pada pelebaran sungai di kawasan Kota/Kabupaten Bgoro dan Kota/Kabupaten Bekasi.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Dedi menanyakan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai di Jawa Barat.
“Berapa anggaran untuk normalisasi sungai di Jawa Barat, Bu?” tanya Dedi kepada Wamen PU dalam video yang diunggah Dedi di media sosial, dilansir dari Kompas.com.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa terdapat sepanjang 33 km sungai yang harus diselesaikan pelebarannya, sementara saat ini kurang dari 19,4 km harus dirampungkan.
“Nilai biayanya Rp 3,6 triliun. Itu baru tanggulnya saja tahun ini,” ujar Diana.
Selain itu, terdapat delapan kolam retensi yang harus dibangun guna menanggulangi banjir.
“Sementara biaya kolam retensinya saat ini sedang dilakukan feasibility study (FS), dan dalam waktu dekat akan selesai. Pada 2026, insya Allah bisa dimulai membangun kolam retensi,” tambahnya.
Diana juga menekankan bahwa kantor Kementerian PU dibangun di kawasan hutan yang memiliki berbagai jenis tanaman dan satwa.
“Kami juga mengelola sampah sehingga ini menjadi kawasan hijau. Mudah-mudahan bisa dicontoh kementerian lain dalam melakukan penataan kawasan,” ujar Diana.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi menegaskan pentingnya penyelamatan ekosistem secara menyeluruh.
“Paling utama bukan hanya tanam pohon di kawasan kementerian, tapi menyelamatkan pohon di hutan itu jauh lebih penting. Tidak boleh membuat kebijakan pembangunan yang hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi merusak ekosistem, mendangkalkan, dan menyempitkan sungai hingga menyebabkan banjir,” tegas Dedi.
Dedi mengatakan, Pemerintah Jawa Barat dan Kementerian PU diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam upaya menangani banjir secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari bencana yang terus berulang setiap tahunnya. (Tribun Trends/Tribun Jabar)
