Pernikahan Jadi Syarat Kerja, Kebijakan Perusahaan Ini Tuai Kritik, Karyawan Lajang Terancam Dipecat

TRIBUNTRENDS.COM - Sebuah perusahaan di China mendapat teguran dari pihak berwenang setelah mengeluarkan kebijakan yang mengancam akan memecat karyawan lajang jika mereka tidak menikah sebelum akhir September.

Shuntian Chemical Group, yang berbasis di Provinsi Shandong dan memiliki lebih dari 1.200 karyawan, memperkenalkan aturan ini pada Januari dengan tujuan meningkatkan tingkat pernikahan di lingkungan kerja mereka.

Kebijakan tersebut mewajibkan pekerja yang berusia antara 28 hingga 58 tahun yang saat ini masih lajang atau duda maupun janda untuk menikah sebelum September tahun ini.

Baca juga: Rumor Wang Xiaofei Bayar Tiket Pemulangan Abu Jenazah Barbie Hsu, Perusahaan Jet Pribadi Bantah

Bagi yang belum menikah hingga akhir Maret, mereka diwajibkan menulis surat kritik terhadap diri sendiri.

Jika masih lajang hingga Juni, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap mereka.

Apabila tidak juga menikah sampai September, mereka akan diberhentikan.  

Selain itu, perusahaan juga mengedepankan nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti kesetiaan dan bakti.

Dalam pernyataan resminya, perusahaan menegaskan bahwa mengabaikan seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan dianggap sebagai tindakan tidak loyal, tidak mendengarkan orang tua sebagai sikap tidak berbakti, membiarkan diri tetap lajang dianggap tidak baik hati, dan kurangnya kepedulian terhadap rekan kerja dinilai tidak adil.  

Didirikan pada tahun 2001, Shuntian Chemical Group termasuk dalam daftar 50 perusahaan teratas di Kota Linyi.

Namun, setelah dilakukan inspeksi oleh otoritas ketenagakerjaan setempat pada 13 Februari, perusahaan menarik kebijakan tersebut dalam waktu kurang dari satu hari.

Tidak ada karyawan yang diberhentikan akibat status perkawinannya.  

Kebijakan ini menuai banyak kritik, terutama dari warganet. Beberapa menyebut perusahaan tersebut seharusnya lebih fokus pada bisnisnya daripada mengatur kehidupan pribadi pegawai.

Ada pula yang menyarankan agar karyawan yang dipecat menuntut kompensasi melalui arbitrase, sementara yang lain mempertanyakan apakah perusahaan nantinya juga akan menghukum pasangan yang menikah tetapi tidak memiliki anak.

Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perusahaan ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Kontrak Tenaga Kerja di China.

Baca juga: Wanita Tua Lajang Dilamar Kekasih Tapi Langsung Ditolak, Ungkap Alasan Kuatnya Dia Udah Nikah!

Sementara itu, Profesor Yan Tian dari Fakultas Hukum Universitas Peking menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, sehingga dianggap tidak konstitusional.