Hasil Pemeriksaan Anggota Siber Polda Jateng Terkait Band Sukatani, Tak Ada Pelanggaran: Profesional

TRIBUNTRENDS.COM - Divisi Propam Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota Direktorat Reserse Siber (Ditsiber) Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Band Sukatani. 

Mereka juga telah merilis hasil pemeriksaan terhadap dua anggota Ditssiber Polda Jateng.

Dua anggota Ditssiber Polda Jateng ini sebelumnya menemui personel band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis (20/2/2025).

Selepas pertemuan itu, muncul video klarifikasi dan penarikan karya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani.

Lagu Bayar Bayar Bayar adalah lagu kritikan band aliran post-punk itu terhadap polisi.

Baca juga: Temui Band Sukatani, Anggota Ditressiber Polda Jateng Diperiksa Propam Polri: Menjaga Transparansi

"Iya, Divpropam Mabes Polri melalui Bidpropam Polda Jateng sudah memeriksa dua anggota Ditsiber Polda Jateng berkaitan dengan band Sukatani," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksaan dua anggota Ditsiber tersebut dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang, Jumat (21/2/2025).

Artanto menyebut pemeriksaan kepada dua anggota itu untuk memastikan transparansi dan profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya.

Pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari Propam.

"Pada prinsipnya Propam melakukan klarifikasi terhadap dua anggota Siber yang menemui grup band Sukatani," ungkapnya.

Dia mengaku, hasil pemeriksaan dari Propam tersebut tidak ditemukan pelanggaran.

"Hasilnya clear, mereka profesional sesusai tugas pokok dan tidak ada permasalahan," katanya.

Divpropam Mabes Polri menyebut Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun.  Kemudian memahami pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

"Untuk memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus ini, Biropaminal Divpropam telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng guna mengklarifikasi permasalahan tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri," tulis mereka dalam postingan X di akun @Divpropam.

Diduga Ada Intervensi Kuat