Profil Abdul Azis Anwar, Kades di Bogor Minta Mobil Baru, Padahal Punya Rubicon tapi Tunggak Pajak

Selain memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Azis juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi.

Pada Juni 2024, ia terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk periode 2024-2029.

Di bawah kepemimpinan Azis, Desa Cimanggis berhasil meraih sejumlah prestasi, seperti menjadi Juara Desa Mandiri se-Kabupaten Bogor pada 2023 dan Desa Terbaik se-Jawa Barat pada tahun yang sama.

Azis juga dikenal memiliki program unik untuk mendukung hari bahagia warganya.

Melalui akun Instagram resmi desa, Azis mengumumkan bahwa warga yang memiliki KTP Cimanggis dapat meminjam lima mobil pribadinya untuk keperluan pernikahan, seperti mengantar dan menjemput pengantin atau besan. 

Hal ini menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada warganya, bahkan dalam urusan yang bersifat pribadi.

Namun, di balik prestasinya, ada beberapa kontroversi terkait kepemilikan mobil pribadi Azis.

Salah satu mobil pribadinya, yaitu Jeep Rubicon, diketahui menunggak pajak sejak 2017 dengan total tunggakan mencapai lebih dari Rp63 juta. 

Tunggakan pajak ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), denda, serta sejumlah biaya administrasi lainnya.

Rubicon tersebut, yang merupakan keluaran tahun 2013, diduga dibeli dalam kondisi bekas dan sudah beralih tangan kepada Azis.

Tunggakan pajak pada kendaraan mewah milik pejabat publik ini menjadi sorotan, mengingat Azis memimpin sebuah desa yang mengandalkan transparansi dan pengelolaan dana publik yang baik.

Meskipun demikian, Azis belum memberikan klarifikasi terkait masalah pajak kendaraan pribadinya tersebut.

Sementara itu, di sisi lain, usulan penambahan mobil operasional desa yang diajukannya bertujuan untuk meringankan beban warga dalam hal transportasi, yang mengindikasikan adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

Azis tampaknya memahami pentingnya fasilitas transportasi bagi warga desa, yang sering kali kesulitan dalam melakukan mobilisasi untuk keperluan penting.

Sebagai kepala desa yang juga memimpin asosiasi pemerintah desa, Azis menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya harus mengutamakan fasilitas bagi pejabat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Ke depannya, usulan penambahan mobil operasional desa ini mungkin akan menjadi contoh bagi kepala desa lainnya di Kabupaten Bogor dan daerah lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu juga menegaskan bahwa perhatian terhadap kebutuhan publik adalah hal yang lebih utama daripada kepentingan pribadi atau simbol status sosial.

(TribunTrends.com/TribunBogor/SanjayaArdhi)