5 Fakta Lima WNI Ditembak Aparat Malaysia di Selangor, 2 Warga Aceh, Diduga Lewati Jalur Ilegal

TRIBUNTRENDS.COM - Insiden penembakan yang melibatkan lima pekerja migran Indonesia (PMI) terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) dini hari memuat geger dua negara, Malaysia dan Indonesia.

Penembakan tersebut dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) saat petugas patroli APMM mendapati sebuah kapal yang membawa lima WNI melintas di perairan tersebut. 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menerima laporan mengenai kejadian ini sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Baca juga: Tampang Oknum TNI Tembak Bos Rental Mobil hingga Tewas di Tol Tangerang, Ternyata Ada 3 TNI AL 

Dari insiden tersebut, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis dan tiga PMI lainnya mengalami luka-luka. 

Pihak berwenang Malaysia masih menyelidiki lebih lanjut peristiwa tersebut, termasuk alasan mengapa petugas patroli APMM menembak kapal yang membawa para PMI tersebut.

Informasi lebih lanjut terkait latar belakang kejadian dan kondisi para korban saat ini sedang diperoleh oleh pihak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan otoritas terkait di Malaysia.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan bantuan untuk penanganan korban dan memastikan keadilan bagi para pekerja migran yang terlibat dalam insiden ini.

Kejadian ini menambah panjang daftar permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri yang seringkali terlibat dalam situasi berbahaya dan kurang mendapat perlindungan yang memadai.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

Reaksi KBRI: Kirim Nota Diplomatik

Terkait insiden penembakan yang menimpa lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mengambil langkah tegas dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mendorong pihak berwenang Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.

Nota diplomatik ini diharapkan dapat mempercepat proses investigasi dan memastikan bahwa keadilan bagi para korban dapat ditegakkan.

"KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut," kata Judha Nugraha kepada Kompas.com pada Minggu (26/1/2025).

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri serta memastikan hak-hak mereka dihormati.

Pemerintah Indonesia sangat fokus pada insiden ini, mengingat banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Sebagai langkah selanjutnya, Kemenlu RI akan terus berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan pihak berwenang Malaysia untuk memastikan agar proses penyelidikan berjalan transparan dan objektif.

Dugaan Excessive Use of Force

Dalam nota diplomatik yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menegaskan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap para pekerja migran Indonesia (PMI).

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, menyampaikan bahwa nota diplomatik tersebut tidak hanya mendorong penyelidikan terhadap insiden penembakan, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai tindakan berlebihan yang mungkin dilakukan oleh petugas patroli APMM.

"Selain nota diplomatik, kemungkinan KBRI (mempertimbangkan) penggunaan excessive use of force," kata Judha, yang menegaskan pentingnya penyelidikan yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut.

Sikap keras juga disampaikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang mengecam tindakan kekerasan berlebihan oleh APMM.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti melakukan tindakan berlebihan.

"Kami mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan," tegas Christina Aryani pada Minggu (26/1/2025).

Dengan nota diplomatik yang disampaikan, KBRI berharap agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh petugas APMM.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan diberikan kepada para korban dan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Penyebab APMM tembak PMI : Lewati Jalur Ilegal?

Insiden penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, melibatkan lima pekerja migran Indonesia (PMI).

Penembakan tersebut dilakukan oleh petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) setelah kapal yang mengangkut PMI tersebut ditemukan melintas di perairan tersebut sekitar pukul 03.00 waktu setempat.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menjelaskan bahwa akibat penembakan tersebut, satu PMI dilaporkan meninggal dunia.

Sementara itu, satu lainnya dalam kondisi kritis dan tiga PMI lainnya mengalami luka-luka.

Kini korban yang masih bernyawa sedang mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.

Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM melakukan penembakan terhadap kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.

Penembakan dilakukan setelah diduga terjadi perlawanan dari WNI di kapal tersebut.

Penembakan dilakukan diduga karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. 

"Data para korban masih terus didalami," ujar Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI.

Pemerintah Indonesia, melalui Kemenlu dan P2MI, telah mengupayakan langkah-langkah diplomatik untuk memastikan bahwa insiden ini ditangani secara transparan dan agar hak-hak pekerja migran Indonesia dapat dilindungi.

Nota diplomatik akan dikirimkan kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan mendalam atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

Identitas Korban

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam proses identifikasi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) adalah karena para pekerja migran yang terlibat dalam insiden tersebut tidak membawa identitas resmi.

Hal ini menyebabkan proses identifikasi menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama.

"Karena mereka tidak membawa identitas, prosesnya membutuhkan waktu," kata Christina, menjelaskan situasi yang dihadapi oleh pihak berwenang.

Meskipun demikian, Christina memastikan bahwa pihaknya, dengan bantuan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), terus berusaha untuk menelusuri identitas korban.

Proses identifikasi ini menjadi prioritas agar keluarga korban dapat diberi informasi yang jelas dan agar langkah selanjutnya dalam penyelidikan dapat segera dilakukan.

Pemerintah Indonesia melalui P2MI dan Kemenlu RI juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia untuk memastikan agar kasus ini diselidiki dengan tuntas dan agar hak-hak pekerja migran Indonesia terlindungi.

Pulangkan pekerja migran 

Saat ini, Kementerian berusaha untuk memulangkan para korban selamat yang masih dirawat di rumah sakit. 

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Polisi di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran kepada para korban yang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor,” tambah Christina.

Sementara itu, Judha memastikan pihaknya akan membantu dan memudahkan akses kepulangan jenazah dan menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit.

“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk (memulangkan) jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” tambah Judha.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Kiki Safitri)