'Separuh Jagorawi!' Reaksi Titiek Soeharto Soal Pagar Laut Tangerang 30 Km, Siap Bertemu Menteri KKP

Lebih lanjut, Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa pemilik dari pagar laut Tangerang ini.

Ia juga berencana untuk memeriksa lebih lanjut terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan di atas laut.

Hal ini sangat penting untuk memastikan apakah pembangunan pagar laut tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Temuan Sertifikat HGB dan SHM

Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut tersebut.

Temuan ini sempat menjadi bahan perbincangan publik setelah banyak masyarakat menggunakan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melaporkan informasi terkait. 

Beberapa informasi yang ditemukan bahkan diunggah ke media sosial, menambah sorotan terhadap legalitas dan transparansi dalam proses pengeluaran sertifikat di wilayah tersebut.

Pentingnya Kejelasan Hukum

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan beberapa isu penting, mulai dari legalitas pemilikan tanah di laut, penerbitan sertifikat HGB dan SHM di atas lahan laut, hingga keberadaan pagar laut yang dinilai mencurigakan.

Titiek Soeharto, bersama Komisi IV DPR, bertekad mencari kejelasan dan memastikan bahwa seluruh proses yang melibatkan kawasan laut ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, kasus pagar laut di Tangerang ini menyoroti pentingnya transparansi, validitas data, serta perlunya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang melibatkan sumber daya alam dan wilayah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam skala besar.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)