Nasib Siswa SD di Medan Dihukum Belajar di Lantai, Dapat Beasiswa sampai SMA dari Anak Buah Prabowo

Lebih lanjut, Ahmad Parlindungan menegaskan bahwa Haryati tidak memiliki masalah pribadi dengan orang tua siswa tersebut.

Sementara itu, pihak yayasan serta sekolah sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. 

Baca juga: Profesi Orang Tua Siswa SD di Medan yang Dihukum Belajar di Lantai karena Nunggak SPP: Kuli Bangunan

"Mediasi sudah. Sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 disini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah, Juli Sari, yang juga memberikan konfirmasi terkait insiden tersebut, mengakui bahwa siswa yang terlibat dalam video tersebut memang memiliki tunggakan SPP.

Namun, ia menambahkan bahwa pihak sekolah tidak mengetahui mengenai tindakan hukuman yang dilakukan oleh Haryati. 

"Saya juga baru mengetahui siswa tersebut di dudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," ujarnya. Juli menegaskan bahwa tindakan Haryati tersebut merupakan keputusan pribadi tanpa koordinasi dengan pihak sekolah, yang pada akhirnya memicu kecaman dari masyarakat.

Menurut Juli, pihak sekolah sudah berusaha menangani masalah ini dengan baik.

"Wali murid juga sudah kita panggil. Saat kejadian itu orang tuanya nangis-nangis. Permasalahan ini sudah kami selesaikan hari itu juga," tambahnya. 

Meski demikian, keputusan mengenai sanksi terhadap Haryati masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Juli menegaskan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat bersama pemilik yayasan untuk menentukan langkah yang tepat ke depan. 

"Iya (pemecatan belum ada). Cuman sudah ditegur bahwa tidak boleh seperti itu, dan jangan diulang lagi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa keputusan terkait pemecatan atau tindakan lainnya akan diputuskan dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang.

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan yang diterapkan di sekolah.

Selain itu, juga mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melibatkan pihak sekolah, terutama yang menyangkut hak-hak siswa, harus dilakukan dengan bijak dan penuh pertimbangan.

(TribunTrends.com/TribunJabar/Hilda Rubiah/Kompas.com/David Oliver Purba)