Akhirnya! Raffi Ahmad Jawab Tudingan Gelar Doktor Demi Jadi Menteri Prabowo, Suami Nagita: Gak Ada!

Waktu itu ada dari Vietnam, ada beberapa. Waktunya pas oke, aku kan di bidang digital, di bidang event organizer digital, sudah aku kolaborasikan dari Spanyol, Asia dan lain-lain," jelasnya.

Tak Pikirkan Gaji 

Raffi Ahmad menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Menariknya, suami Nagita Slavina itu tak memikirkan gaji sebagai pejabat negara.

Hal itu disampaikan oleh ibu kandung Raffi Ahmad, Amy Qanita.

Mertua Nagita Slavina itu juga mengatakan Raffi Ahmad, belum mendapat fasilitas khusus, meski menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

"Belum belum (fasilitas negara)," kata Amy Qanita di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Kabarnya Utusan Khusus Presiden seperti Raffi Ahmad dibantu oleh paling banyak dua asisten. Asisten-asisten itu setara pejabat eselon II.a.

Masing-masing asisten Utusan Khusus Presiden bisa punya dua orang pembantu asisten. Pembantu asisten itu setara jabatan eselon III.a.

Baca juga: Pantas Langsung Nongol di TV seusai Pembekalan Kabinet Prabowo, Raffi Ahmad Kuak Tugasnya: Syuting

Mereka yang membantu Utusan Khusus Presiden diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. 

Sementara untuk gaji, Amy menegaskan bahwa putranya itu tidak pernah memikirkan soal gaji yang didapatkan.

"Ya enggaklah (mikirin gaji), Raffi jalanin ini kan seperti bagian dari tugas negara, terus dikasih kepercayaan oleh bapak Presiden," tutur Amy.

"Dia pastinya tidak mikirin soal gaji atau apapun itu, pokoknya dia akan terima itu untuk negara ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lain dari negara setingkat menteri kabinet. 

Besaran gaji Raffi Ahmad ini diatur dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024, sementara itu besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.