Gelar Doktor Raffi Ahmad Tak Diakui Pemerintah, UIPM Tak Punya Izin: Ditindak Tegas Bila Pelanggaran

Dalam laman resminya UIPM mengaku sudah memiliki legalitas dari KemenkumHAM untuk menjalani pendidikan jarak jauh dengan nomor dengan nomor AHU- 0004575.AH.01,04 - 2018.

Namun saat Kompas.com menelusuri di laman resmi Administrasi Hukum Umum tidak ditemukan data terkait UIPM.

Selain itu, UIPM juga saat ditelusuri Kompas.com tidak terdata di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Demikian sejumlah fakta tentang UIPM atau Universal Institute of Professional Management yang memberikan gelar Honoris Causa kepada Raffi Ahmad.

Terkait ini, Deputy Legal Affairs UIPM Helena Pattirane buka suara mengenai polemik gelar honoris causa yang diterima oleh Raffi Ahmad.

“Sehubungan dengan ketidaktahuan para netizen yang menanggapi Saudara Raffi Farid Ahmad mendapat gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC) in Tourism and Event Management,” ucap Helena melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia menerangkan, prosedur gelar honoris causa yang diberikan oleh UIPM diakui secara sah oleh Quality Assurance Higher Education (QAHE) sebagai Lembaga Akreditasi Internasional dan Lembaga Pendidikan dari Order of Kingdom Prussia.

UIPM sendiri telah dilindungi secara hukum dan terdaftar di berbagai lembaga internasional, seperti European Council for Leading Business Schools (ECLBS), Higher Education Sustainability Initiative (HESI), Asia Pacific Quality Network (APQN), PBB, dan United Nations University (UNU) Wider.

Dengan begitu, ia menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada pihaknya.

"Bahwa apabila ada para pihak yang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik bagi Lembaga UIPM UN ECOSOC cabang UIPM Thailand dan alumni UIPM Thailand, maka kami selaku Kuasa Hukum Lembaga UIPM UN ECOSOC akan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut,” tegas Helena.

Lebih lanjut, Helena menyampaikan bahwa UIPM adalah pendidikan tinggi dengan formasi jarak jauh dan menggunakan sistem pendidikan sepenuhnya secara online learning, virtual campus, atau non-real campus.

“UIPM didirikan full 100 persen online yang dikelola secara Global Managing, Global Students, dan Global Education,” tutur Helena.

Ia menerangkan, UIPM tersebar di beberapa negara, seperti Thailand, Indonesia, dan Rusia sebagai pusat pendidikan dengan sistem pembelajaran daring. 

"Sistem pembelajaran online memungkinkan peserta didik untuk kuliah dari negara masing-masing tanpa harus datang ke kampus, yang lebih fleksibel, efisien, dan hemat biaya," jelas Helena. 

UIPM diatur secara global melayani mahasiswa dari seluruh dunia dengan berafiliasi dengan UN ECOSOC (United Nations ECOSOC) berstatus Special Consultative.

Masih menurut keterangan resmi, sebagai anggota APQN, maka UIPM setara dengan kementerian pendidikan yang juga merupakan anggota organisasi itu.

Secara hukum internasional, UIPM masuk dalam aturan pendidikan online internasional yaitu lembaga akreditasi internasional bernama European Distance and E-Learning Network (EDEN) yang merupakan bagian dari Global Education Coalition UNESCO.

EDEN didukung oleh Program ERASMUS+ Uni Eropa.

Helena membenarkan bahwa alamat yang ada di Thailand bukanlah kampus, karena UIPM 100 persen online learning.

“Di Ebina House Thailand, Vibhavadi Rangsit 64 Yeak 3 Alley, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand bukan kampus,” ucap ia.

Dia melanjutkan, UIPM juga memiliki kantor di Indonesia yang diberi mandat langsung oleh PBB.

PBB memberi mandat kepada UIPM Indonesia melalui UN ECOSOC yang bertindak untuk memantau (observer, monitoring, dan reporter).

“Berkantor di Plaza Summarecon Bekasi. Jalan Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01 Harapan Mulya, Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, Indonesia. Bukan Kampus,” ujar Helena.

Tak hanya itu, UIPM juga mempunyai kantor di Rusia sebagai pusat pendidikan tinggi online learning.

Kantornya terletak di Shevtsova 19, Pravdinsk District, Kaliningrad Region, 238414, Rusia.

(*)

(TRIBUNTRENSD/TribunJatim)

(*)

(TRIBUNTRENDS/tribun network/fah/dod/esy)