Jangan Senang Dulu, PRT di Thailand Ini Tak Pasti Dapat Warisan Rp43 M dari Majikan yang Bunuh Diri

TRIBUNTRENDS.COM - Viral PRT di Thailand dapat warisan Rp43,5 miliar setelah majikannya bunuh diri.

Namun ternyata dia belum pasti bisa menerima warisan dari majikannya tersebut.

Seperti apa kisah lengkapnya?

Pekerja rumah tangga (PRT) di Thailand bernama Nutwalai Phupongta (49) ternyata belum pasti bisa menerima warisan dari majikannya yang meninggal dunia diduga akibat bunuh diri belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, Nuwalai mendadak bakal menjadi kaya raya setelah mendapatkan warisan dari orang yang memberinya kerja. 

Sebab, ia disebut akan menerima warisan aset senilai 100 juta Baht atau sekitar Rp 43,5 miliar setelah majikannya yang berasal dari Perancis, Catherine Delocate, ditemukan meninggal dunia di vilanya di Pulau Koh Samui, Provinsi Surat Thani, Thailand, pada Senin (29/4/2024).

Namun, Media Thailand, Bangkok Post, pada Selasa (7/5/2024) melaporkan, pihak berwenang "Negeri Gajah Putih” masih akan menyelidiki apakah Nutwalai bisa langsung mewarisi aset senilai 100 juta baht tersebut.

Memang tidak ada kecurigaan adanya pelanggaran, namun penyelidikan kala itu disebut masih dilakukan di vila milik Catherine Delacote di Tambon Mae Nam.

Perempuan Perancis berusia 59 tahun yang sedang sakit itu dilaporkan bunuh diri, meninggalkan aset senilai sekitar 100 juta baht kepada Nutwalai Phupongta, yang telah bekerja untuk Delocate selama 17 tahun.

Alasan PRT tak bisa langsung terima warisan

Kepala Unit Investigasi Darat Angkatan Darat ke-4 dari Militer Kerajaan Thailand, Kolonel Dusit Kay Sorn Kaew, menyebut pemeriksaan awal menemukan bahwa vila tersebut dibangun secara legal.

Tetapi, kata dia, pihak berwenang belum menyelidiki kepemilikan saham di perusahaan milik mendiang perempuan Perancis yang memiliki vila itu.

Perusahaannya, GVNE, dilaporkan memiliki tiga pemegang saham. 

Delacote memiliki 49 persen saham dan dua orang Thailand memegang sisanya, yakni seorang pria Thailand dari Ubon Ratchthani yang mempunyai 35 persen saham dan seorang perempuan Thailand dari Nakhon Si Thammarat yang memiliki 16 persen saham.

Kolonel Dusit mengatakan, pihak berwenang akan mencari tahu apakah perusahaan itu secara ilegal melibatkan perwakilan Thailand atau tidak.