Keras! Hotman Paris Sindir Tim Hukum Anies - Cak Imin: Isi Gugatan 01 Bisa Dijawab Satu Kalimat Saja

Sebagai informasi hari ini sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK) dalam agenda mendengarkan keterangan tim Prabowo-Gibran selalu pihak terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu termohon, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan dengan jelas nanti bahwa kan orang bertanya,  selalu kita bilang ini salah kamar. Kenapa ya? Nanti kalau anda lihat kenapa saya sebut salah kamar," ujar Otto di Gedung MK, Kamis (28/3/2024).

Ia juga mengatakan proses penyampaian pandangan hari ini bakal biasa saja mengingat pihaknya dalam Tim Hukum Prabowo-Gibran merupakan kumpulan pengacara yang telah berpengalaman. 

"Ya sudah biasa saja. Ini kan pekerjaan kita yg sudah kita lakukan setiap hari sebagai lawyer. 40 sekian tahun berperkara, saya kira semua orang sudah terbiasa," tuturnya. 

Sebelumnya, saat Tim Hukum Prabowo Gibran mengajukan diri sebagai pihak terkait ke MK beberapa waktu lalu, Otto sudah menyampaikan soal gugatan 01 dan 03 salah kamar.

Mereka melihat dalil gugatan seperti mempersoalkan bantuan sosial yang dianggap sebagai pelanggaran pada proses dan kecurangan-kecurangan dalam pemilu tidak tepat dilayangkan ke MK, melainkan Bawaslu. 

Otto menjelaskan, dalam Pasal 476 UU Pemilu dan dalam Peraturan MK 2023 secara tegas menyatakan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu atau sengketa Pilpres harus mengenai perhitungan mana yang benar dan tidak benar. 

Kemudian dalam petitum, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi yang tidak masuk dalam ranah MK.

MK, sambung Otto, hanya membatalkan perhitungan suara. 

(*)

(TRIBUNTRENDS/Tribunnews.com)