Ganjar Usul Hak Angket Usut Dugaan Pemilu Curang, Anies Ikut, Pemerintah Persilakan, Jokowi: Ga Papa

Mantan kapolri ini pun mengimbau masyarakat yang tidak puas dan menganggap ada kecurangan pada pelaksanaan pemilu untuk menempuh jalur yang sudah disediakan.

"Saya menyarankan gunakan mekanisme yang ada. Ada bukti, laporkan Bawaslu, enggak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi, jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan," kata Tito.

Baca juga: Ganjar Kurang Beruntung di Hitung Cepat Pilpres, Tapi PDI Perjuangan Unggul di Quick Count Parpol

Kubu Prabowo anggap tidak perlu

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar terkait dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak diperlukan.

Apalagi, menurut Muzani, usulan untuk hak angket DPR tersebut masih sebatas wacana.

"Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket," ujar Muzani saat ditemui di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) malam.

Muzani menjelaskan, pada prinsipnya, mereka menghormati pandangan Ganjar terkait hak angket.

Namun, Muzani mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dianggap spektakuler oleh dunia.

"Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Februari 2024, dengan hasil yang dianggap spektakuler," katanya.

"278 (juta) rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya," ujar Muzani lagi.

Meski begitu, dia mengakui bahwa kekurangan dalam pelaksanaan pemilu pasti ada dan tidak bisa ditutupi.

Muzani juga mengatakan bahwa suasana Pemilu 2024 jauh lebih baik ketimbang Pemilu 2019.

"Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga, suasananya dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," katanya.

(Kompas.com)

Diolah dari artikel di Kompas.com