Tuai Protes, Siswa SMP di Deli Serdang Dapat Tugas Catat Hasil Hitung Suara TPS, Kepsek Buka Suara

TRIBUNTRENDS.COM - Wali murid protes, siswa SMP di Deli Serdang mendapatkan tugas hitung hasil pemungutan suara di TPS.

Tugas tersebut diberikan kepada siswa kelas 7,8 dan 9 di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam.

Mendengar keluhan dari wali murid, kepala sekolah kemudian buka suara.

Baca juga: Terkenal Jenaka & Gaul, Aksi Unik Menteri Basuki Saat Nyoblos Jadi Sorotan, Cium Surat Suara di TPS

Ditengah momen Pemilu 2024, seluruh murid di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang justru mendapat tugas berat dari pihak sekolah.

Seluruh siswa mulai dari kelas VII, VIII dan IX diminta untuk mencatat hasil penghitungan suara di TPS di sekitaran lingkungan rumahnya masing-masing.

Beberapa wali murid pun menyuarakan protesnya terkait tugas yang diberikan oleh pihak sekolah.

Pasalnya, menurut salah satu wali murid menganggap tugas yang diberikan sangat tidak masuk akal.

"Masak disuruh buat berapa hasil penghitungan suara dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten. Percis macam petugas KPPS dan saksi TPS mereka. Rekapitulasi itu kan sampai malam bahkan dini hari.

Udah nggak masuk akal ngasih tugas anak-anak SMP seperti ini," ujar Sidik salah satu orang tua murid Rabu, (14/2/2024.

Adapun, setiap peserta didik diberikan satu lembar kerja oleh pihak sekolah.

Lembar kerja itu ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis.

Tulisan paling atas kertas tertera daftar nama siswa, kelasnya, TPS dan alamat lengkap.

Tertulis dari kata pengantar tujuan dilakukannya tugas ini agar peserta didik dapat memahami makna demokrasi.

Selain itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan proses pemilu.

Dituliskan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.