Kubu Prabowo Sebut Pihak AMIN Penyebab Format Debat Cawapres Diubah, Anies Minta KPU yang Menjawab

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus cawapres.

Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN, Hatta Radjasa usai menghadiri Rakonras TKN di Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Awalnya, Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik.

Kendati demikian, keputusan debat cawapres ditiadakan harus dihormati.

"Saya kira itu kewenangan KPU kan untuk menetapkan itu, jadi tidak ada masalah.

Dan kalaupun KPU nanti menetapkna ada debat cawapres, Gibran juga sudah siap untuk melakukan itu," kata Hatta.

Dia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024 yaitu tidak dipisahkannya debat capres dan cawapres.

Menurutnya, hal itu lantaran capres-cawapres memiliki visi dan misi yang sama.

"Kalau gagasan yang akan disampaikan tentu gagasan bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat Gibran menjadi gagap, tidak ada," ujarnya.

Jadwal dan Tema Debat Capres-Cawapres 2024

Sebagai informasi, debat capres-cawapres akan digelar lima kali dan debat perdana akan digelar pada 12 Desember 2023.

Kemudian debat selanjutnya akan digelar pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Sementara tema debat pun sudah diumumkan oleh KPU yaitu:

1. Debat pertama (12 Desember 2023): Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua (22 Desember 2023): Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

3. Debat ketiga (7 Januari 2024): Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

4. Debat keempat (21 Januari 2024): Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.

5. Debat kelima (4 Februari 2024): Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan.

Artikel ini diolah dari WartaKotalive.com