Kritik Ganjar soal Penegakan Hukum Era Jokowi, Mahfud MD Beri Pembelaan, PKS Sindir, karena Kecewa?

TRIBUNTRENDS.COM - Ganjar Pranowo memberikan nilai terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan Jokowi.

Penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin diberi nilai lima oleh Ganjar Pranowo.

Rapor merah yang diberikan oleh Ganjar Pranowo ini pun mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Bukan tanpa alasan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo.

Satu hal yang membuat Ganjar menganggap penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi jeblok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Baca juga: Yenny Wahid Sebut Ganjar-Mahfud Dekat dengan Rakyat, Berani, dan Berkomitmen dalam Penegakan Hukum

Diketahui imbas putusan tersebut, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka diputus melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, imbas putusan MK tersebut seakan menjadi pemulus jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Rapor merah yang diberikan Ganjar tersebut pun seakan menjadi bumerang mengingat Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres pendampingnya berstatus sebagai Menteri Koordinato bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Sehingga, elite partai politik dari barisan pendukung Prabowo-Gibran mengungkit soal keberadaan Mahfud MD tersebut.

Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Saat ditanya soal rapor merah yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum dan HAM era Jokowi justru seakan menyindir keberadaan Mahfud MD.

Airlangga diketahui saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dalam pemerintahan Jokowi.

Sehingga, kata dia, bila bertanya soal penegakan hukum dan HAM sebaiknya ditanyakan kepada Menkopolhukam.

"Tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga menuturkan bahwasanya dirinya adalah menteri yang menangani bidang ekonomi.