Menjabat Komisioner Pencegahan, Anggota Bawaslu Medan Terjaring OTT, Diduga Terima Uang Pemerasan

Laporan dibuat sebagai buntut pernyataan Aiman Witjaksono yang menuding adanya ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca juga: KPU Undi Nomor Urut Nanti Malam, Ini Harapan Ganjar, Prabowo & Anies Kompak Tak Permasalahkan Nomor

Aiman disangkakan melanggar Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut pelapor, Fikri Fakhruddin menerangkan, pernyataan Aiman Witjaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid.

Sehingga, Fikri menilai Aiman telah menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Maka kita melaporkan saudara Aiman ke Polda Jaya karena kita mengganggap saudara Aiman menyebarkan kebencian dan dugaan hoax," kata Fikri di Polda Metro Jaya, Senin.

Fikri menyayangkan sikap Aiman. Sebagai, caleg di pemilu 2024 seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Jadi kita gak mau lagi dari pemilu sebelumnya terulang pada 2024 ini. Karena kita memiliki misi pemilu 2024 ini harus damai jujur adil dan demokratis," sambung dia.

Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta yang tercatat dengan nomor LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan UU ITE.

Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flashdisk yang berisikan video dari instagram pribadinya yang diupload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023

"(Video diambil) dari Instagram pribadi nya," ujar dia.

Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga tutur menjerat Aiman dengan UU ITE.

Baca juga: Perbandingan Kekayaan Capres dan Cawapres: Anies Baswedan Paling Sedikit, Ganjar Tak Punya Utang

Respon Aiman