Kubu Ganjar Tanggapi Pernyataan Gerindra Soal Operasi Rahasia Jegal Gibran Cawapres: Upaya Basi

TRIBUNTRENDS.COM - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tanggapi pernyataan Gerindra soal dugaan adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.

TPN Ganjar melalui juru bicaranya, Chico Hakim, menyebut isu soal operasi rahasia itu sama sekali tidak berdasar.

Chico Hakim mengatakan pernyataan Gerindra hoaks dan tidak masuk akal.

"Hoaks alias berita bohong yang tidak masuk di akal sehat," kata Chico kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Chico mengatakan operasi rahasia untuk menjegal Gibran tidak mungkin dilakukan.

Sebab, Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang berkuasa saat ini.

Baca juga: OPTIMIS Menang 1 Putaran, Cak Imin Ungkap Tanda-tanda Bakal Kalahkan Ganjar-Mahfud & Prabowo-Gibran

"Di mana objek operasi yang dimaksud adalah putra sulung Presiden RI, yang punya kekuasaan atas semua aparat negara termasuk intelijen," ujarnya.

Karenanya Chico berpendapat pernyataan Habiburokhman adalah sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta mengenai persepsi publik terhadap pemerintah.

"Statement petinggi Gerindra adalah upaya basi untuk memutarbalikkan fakta, tentang persepsi yang santer beredar di masyarakat bahwa kekuasaan dalam hal ini aparat negara yang akan memihak pada calon yang diusung Gerindra," ujar Chico.

Seperti diketahui sebelumnya, Habiburokhman mengaku mendapat informasi adanya upaya penjegalan terhadap Gibran lewat operasi rahasia.

"Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," kata Habiburokhman, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket kepada MK.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita," ucap Habiburokhman.

Selain itu, kata dia, ada yang menggiring opini bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," katanya.

Terpisah Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek mengkritisi pernyataan Habiburokhman yang menyebut ada operasi rahasia untuk menggagalkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Dikabarkan akan Gabung dalam TKN Prabowo hingga Ganjar, Khofifah Buka Suara: Capres e kan Telu

Awiek menilai logika Habiburokhman sangat keliru. Sebab, penjegalan hanya bisa dilakukan oleh penguasa.

"Lah kok malah terbalik logikanya. Penjegalan itu hanya mungkin bisa dilakukan oleh penguasa gitu," kata Awiek kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Dia lantas mempertanyakan mengenai siapa pasangan calon (paslon) yang merepresentasi penguasa.

"Nah sekarang yang representasi penguasa tuh siapa?" ujar Awiek.

Puan Minta PDIP Relakan Kawan Lama Jadi Lawan Baru: Terima Kenyataan

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta seluruh pendukung PDIP merelakan kawan lama yang kini menjadi lawan baru.

Puan Maharani juga meminta agar para relawan menerima kenyataan saja ketimbang terus menyesali.

Tak hanya itu, putri Megawati ini juga meminta agar pendukung PDIP tidak takut dan terus bekerja keras demi memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Hal ini Hal itu ia sampaikan saat meresmikan kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: SINDIR Jokowi Tak Konsisten, PDIP Ungkit Pernyataan Presiden Soal Pemimpin Berambut Putih: Dicatat!

"Jangan lagi ada yang berpikir bahwa kawan yang sudah jadi lawan itu sebenarnya sedang bersandiwara dan aslinya itu tetap bersama kita.

Tidak ada itu.

Sudah, terima kenyataan bahwa kawan lama sudah menjadi lawan baru," ucap Puan dikutip keterangannya, Sabtu.

Ia juga bicara soal Indonesia yang kini dihadapkan dengan benih kembalinya zaman ala orde baru yang mengkhawatirkan.

Ia meminta seluruh pendukung agar solid dan fokus pada tujuan memenangkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan diri untuk Indonesia.

"Walaupun badai mengadang di depan kita jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut, kita tetap tegak lurus memenangkan perjuangan kita," tegas Puan.

"Kita butuh pemimpin yang mau bekerja untuk Indonesia, mau berkorban untuk Indonesia.

Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia tetap bersatu, adem ayem damai, dan itu hanya bisa dilakukan jika kita mengabdikan diri untuk Indonesia," tambahnya.

Puan juga meminta para pendukungnya mengesampingkan masa lalu dan memenangkan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur.

"Ingat bahwa Jawa Timur sedang jadi rebutan, jadi persaingan akan sengit.

Tetapi saya yakin pendukung Ganjar-Mahfud di Jawa Timur ini tidak takut dengan persaingan.

Betul tidak? Takut atau berani? Takut atau berani?” kata Puan.

Baca juga: Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Puan Maharani Tegas: Kita Tunggu, Segalau Apa

Sebelumnya diberitakan, akar rumput PDI-P awalnya tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan partai yang membesarkan namanya.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (29/10/2023).

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan oleh akar rumput dan seluruh simpatisan PDI-P sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai Kepala Negara.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Hasto.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi,” imbuhnya. (Tribunnews/Kompas.com)

Artikel ini diolah dari Tribunnews dan Kompas.com