Kubu Ganjar Tanggapi Pernyataan Gerindra Soal Operasi Rahasia Jegal Gibran Cawapres: Upaya Basi

TRIBUNTRENDS.COM - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tanggapi pernyataan Gerindra soal dugaan adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.

TPN Ganjar melalui juru bicaranya, Chico Hakim, menyebut isu soal operasi rahasia itu sama sekali tidak berdasar.

Chico Hakim mengatakan pernyataan Gerindra hoaks dan tidak masuk akal.

"Hoaks alias berita bohong yang tidak masuk di akal sehat," kata Chico kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Chico mengatakan operasi rahasia untuk menjegal Gibran tidak mungkin dilakukan.

Sebab, Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang berkuasa saat ini.

Baca juga: OPTIMIS Menang 1 Putaran, Cak Imin Ungkap Tanda-tanda Bakal Kalahkan Ganjar-Mahfud & Prabowo-Gibran

"Di mana objek operasi yang dimaksud adalah putra sulung Presiden RI, yang punya kekuasaan atas semua aparat negara termasuk intelijen," ujarnya.

Karenanya Chico berpendapat pernyataan Habiburokhman adalah sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta mengenai persepsi publik terhadap pemerintah.

"Statement petinggi Gerindra adalah upaya basi untuk memutarbalikkan fakta, tentang persepsi yang santer beredar di masyarakat bahwa kekuasaan dalam hal ini aparat negara yang akan memihak pada calon yang diusung Gerindra," ujar Chico.

Seperti diketahui sebelumnya, Habiburokhman mengaku mendapat informasi adanya upaya penjegalan terhadap Gibran lewat operasi rahasia.

"Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," kata Habiburokhman, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket kepada MK.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita," ucap Habiburokhman.

Selain itu, kata dia, ada yang menggiring opini bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," katanya.