Belum Mengundurkan Diri dari PDIP, Gibran Ternyata Cuma Pamit ke Puan Mau Jadi Cawapres Prabowo

TRIBUNTRENDS.COM - Terungkap status Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Sempat muncul dugaan Gibran Rakabuming Raka akan dipecat dari PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Namun baru-baru ini, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani justru mengungkap fakta sebaliknya.

Disebutkan oleh Puan, Gibran hingga saat ini belum mengundurkan diri dari PDIP.

Baca juga: Yasonna Laoly Bocorkan Hubungan Jokowi dan Megawati Pasca Gibran Jadi Cawapres Prabowo: Baik Aja

Saat bertemu Gibran pada Jumat (20/10/2023) lalu, Puan mengatakan tidak ada agenda mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Menurut Puan, dalam pertemuan tersebut, Gibran hanya berpamitan untuk maju Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

"Enggak ada pengunduran diri. Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada," kata Puan di Gedung High End Jakarta, Rabu (25/10/2023).

"Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," sambung dia.

Meski demikian, saat ditanya apakah Gibran masih kader PDIP, Puan enggan berkomentar.

Ia meminta awak media untuk bertanya langsung pada Gibran.

Baca juga: PIDATO Pertama Gibran Buat Prabowo Kagum, Sebut Tak Salah Jadikan Cawapres: Gak Salah Pilihan Aku

"Kalau itu tanya Mas Gibran," ujar Puan.

Lebih lanjut, terkait Gibran yang maju Pilpres 2024, Puan meyakini Jokowi tak akan berpihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

Alasannya, kata Puan, Jokowi adalah seorang negarawan yang akan bersikap sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut," tuturnya.

Puan juga mengajak keterlibatan masyarakat luas dalam melakukan pengawasan dalam jalannya Pilpres 2024.

Sehingga, pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Jadi tugas check and balances di lapangan pengawasannya ya di masyarakat," ucap Puan.

"Jadi kita sama-sama menjaga Pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," sambung dia.

Diketahui, Puan sempat bertemu Gibran sehari sebelum suami Selvi Ananda itu dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo.

Puan mengatakan dalam pertemuan tersebut, Gibran sudah menyampaikan niatnya hendak berpartisipasi dalam Pilpres 2024.

"Semalam, sudah ketemu sama Mas Gibran, yang di mana Mas Gibran menyampaikan, ada kemungkinan untuk mengikuti kontestasi Pilpres," ujar Puan aat menghadiri konsolidasi relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (21/10/2023), dilansir Kompas.com.

Gibran sendiri juga mengakui dirinya telah bertemu Puan pada Jumat pekan lalu.

"Tadi kan saya sudah jawab, saya sudah ketemu Mbak Puan yah," kata Gibran saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Sabtu malam.

Gibran Rakabuming Raka diketahui masih berstatus sebagai kader PDIP saat mendaftar sebagai cawapres pasangan Prabowo Subianto, ke KPU pada Rabu.

Hal itu dinilai tidak melanggar aturan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lebih lanjut, menurut Dasco, pihaknya tidak akan mencampuri ranah internal PDIP dengan Gibran dalam hal ini.

"Kami tidak masuk ke ranah itu, tapi kami lihat syarat-syarat pendaftaran KPU kan tidak ada yang melarang bahwa kemudian kami tidak boleh ada kader atau anggota partai lain yang dicalonkan," kata Dasco di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU, Hasyim Asyari, juga menjelaskan tidak ada masalah dengan status Gibran tersebut.

Hasyim mengatakan, dalam undang-undang Pemilu, tidak ada aturan yang mensyaratkan pasangan calon harus menjadi anggota partai.

Ia menegaskan, aturan harus menjadi anggota partai hanya berlaku untuk pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD.

“Dalam Undang-Undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus anggota partai,” ujar Hasyim kepada awak media, Rabu.

“Yang ada kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai kalau calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Sementara itu untuk pencalonan pasangan calon presiden, calon wakil presiden, kepala daerah, gubernur, bupati, hingga walikota tidak ada syarat yang mengharuskannya menjadi anggota partai politik.

“Yang akan diperiksa dan diverifikasi KPU hanya yang akan menjadi syarat calon. Karena itu (status kader kepartaian) bukan menjadi syarat calon maka tidak akan diperiksa KPU,” pungkasnya.

Sementara itu, PDIP Solo meminta Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan KTA-nya karena telah resmi mendaftar ke KPU bersama Prabowo.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui di kediamannya.

"Menurut saya Mas Gibran datang kelihatan mukanya di DPC meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya kelihatan punggungnya," ucap dia saat ditemui di kediamannya, Rabu, dikutip dari TribunSolo.com.

"Itulah pesan dan harapan saya," tambahnya.

Diketahui, Gibran resmi menjadi kader PDIP pada September 2019.

Saat itu, Gibran mendaftar lewat ranting Manahan yang merupakan bagian dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Banjarsari DPC PDIP Solo.

Pengurusan Gibran untuk KTA PDIP sebagai salah satu langkah untuk maju Pilkada Solo 2020.

PDIP Solo saat itu telah menyodorkan nama pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo ke DPP PDIP.

Gibran pun kemudian turut berpacu dalam perebutan restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju Pilkada Solo 2020.

Megawati kemudian menurunkan restunya kepada Gibran dan Teguh untuk maju Pilkada Solo 2020.

Itu diumumkan secara virtual pada 17 Juli 2020.

"Kalau tahun 2020 tidak diberi rekomendasi menjadi Wali Kota kan tidak ada persyaratan putusan MK yang pernah menjadi kepala daerah," ucap FX Rudy.

"Dengan sangat lagi hormat saya harap Mas Gibran berani membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan sehingga menghormati Bu Mega sebagai Ketua Umum," tambahnya.

FX Rudy tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain.

Sementara itu, PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Dengan harapan kami juga sampaikan kepada Mas Gibran jangan sampai ada penilaian Ketua Umum saya ini bermain di dua kaki," ujar FX Rudy.

"Kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibran dengan santun," imbuhnya.

PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

Namun, menurutnya harusnya secara sadar diri Gibran lah yang harusnya mundur sebagai bentuk penghormatan.

"Kan nggak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri datang kelihatan muka pulang kelihatan punggung."

"Itu kan budaya bangsa kita sendiri. Menurut saya etika lah," ujar dia.

"Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC juga tidak bisa menjadi persyaratan untuk Wali Kota," tambahnya.

Meski PDIP dan Gibran sudah tidak sejalan, FX Rudy tetap memberikan selamat dan sukses atas ikutnya ia dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Saya selaku Ketua DPC tentunya mengucapkan selamat untuk Mas Gibran sudah mendaftar sebagai Wakil Presiden. Selamat dan sukses," jelasnya.

Ia pun tidak ingin bermusuhan dengan kadernya tersebut. Ia berharap persahabatan tetap terus terjalin.

"Saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Sehingga biar pun Mas Gibran sebagai cawapres sebagai sahaba"

"Ciptaan Tuhan tidak diciptakan untuk bermusuhan," pungkasnya.

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com