Mahfud MD Soroti Tata Kelola MBG dan Potensi Penyimpangan Anggaran

TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah terus menuai sorotan publik. Mahfud MD turut memberikan pandangannya terkait pelaksanaan program tersebut, mulai dari tata kelola hingga potensi penyimpangan anggaran.

Program Dinilai Baik, Tapi Bermasalah

Dalam pernyataannya, Mahfud menilai MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia, yakni membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan.

Menurutnya, hal utama yang perlu dibenahi adalah sistem tata kelola. Ia menilai program yang baik harus diiringi dengan mekanisme distribusi dan pengawasan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Mahfud menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang baik, program sebesar ini berpotensi menimbulkan masalah baru.

Soroti Kasus di Lapangan

Mahfud juga menyinggung sejumlah kasus yang muncul selama pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah laporan pengiriman bahan makanan mentah ke sekolah tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai.

Ia mencontohkan kejadian di Pamekasan, di mana sekolah menerima bahan makanan seperti ikan hidup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan tanpa dukungan lemari pendingin. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas makanan.

Selain itu, ia juga menyoroti laporan keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan wilayah di Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar publik memahami penyebab serta langkah penanganannya.

Target dan Pengawasan Jadi Sorotan

Selain masalah teknis, Mahfud mempertanyakan luasnya target penerima MBG yang disebut mencapai puluhan juta orang. Ia menilai perlu kejelasan mengenai siapa yang menjadi prioritas agar bantuan lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan anggaran jika pengawasan tidak dilakukan secara transparan. Program dengan anggaran besar, menurutnya, harus disertai mekanisme kontrol yang ketat dan terbuka kepada publik.

Mahfud menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Tetap Dukung dengan Catatan Evaluasi

Meski memberikan banyak kritik, Mahfud menegaskan tetap mendukung program MBG karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Sementara itu, dari sisi politik, Herman Khaeron dari Partai Demokrat mengusulkan opsi pengetatan anggaran, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara untuk menjaga kondisi keuangan negara di tengah situasi global yang tidak menentu.

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat.

Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad