Pegawai SPPG Purbalingga Dipecat Usai Status Singgung Penerima MBG

TRIBUNTRENDS.COM - Seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga, Jawa Tengah harus menerima sanksi berat berupa pemecatan setelah unggahan status WhatsApp miliknya viral di media sosial. Status tersebut dinilai menyinggung penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Status Viral Picu Kontroversi

Pegawai bernama Dyah Fatmi Asih menjadi sorotan setelah mengunggah foto bersama rekan kerjanya saat melakukan peregangan. Namun, perhatian publik tertuju pada tulisan yang ia sertakan dalam unggahan tersebut.

Dalam status itu, ia menyebut frasa yang dianggap merendahkan dengan menyindir “rakyat jelata yang kurang bersyukur”. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu reaksi keras dari masyarakat.

Tak hanya itu, tangkapan layar status tersebut bahkan berkembang menjadi berbagai konten turunan, termasuk video editan yang semakin memperluas penyebarannya di media sosial.

Dipecat Meski Sudah Minta Maaf

Menanggapi polemik tersebut, pihak SPPG setempat langsung mengambil tindakan tegas. Koordinator SPPG Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari pekerjaannya.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama antara pihak SPPG dan yayasan yang menaungi. Meski Dyah telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video klarifikasi, sanksi tetap dijatuhkan.

Dalam klarifikasinya, ia mengakui kesalahan dan menyebut pernyataannya sebagai bentuk kekhilafan pribadi. Ia juga menegaskan bahwa ucapannya tidak mewakili lembaga mana pun dan siap menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Evaluasi dan Sorotan Program MBG

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan publik. Pihak SPPG pun mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga etika dan tidak membuat konten yang berpotensi menyinggung masyarakat.

Di sisi lain, program MBG juga kembali menjadi sorotan. Di daerah lain seperti Sumenep, DPRD setempat berencana melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG setelah adanya laporan dugaan penyajian makanan yang tidak layak.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun fasilitas pendukung. Meski demikian, program MBG dinilai tetap perlu dilanjutkan selama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad