Bukan Bokek! Ini Alasan Sebenarnya Pembayaran SPPG Dapur Bergizi Sempat Tersendat: Duitnya Ada

Ringkasan Berita:

• Isunya pemerintah kehabisan bensin untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung dipatahkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)
• Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa kas negara untuk program ini masih sangat tebal
• Meski mengakui adanya laporan keterlambatan pembayaran di daerah seperti Madura dan wilayah lainnya, Nanik meyakinkan bahwa masalah tersebut sedang dibereskan

TRIBUNTRENDS.COM - Isu miring yang menyebut pemerintah kehabisan bensin untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung dipatahkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Alih-alih ketiadaan dana, tersendatnya pembayaran ke Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di sejumlah daerah ternyata murni akibat kerikil administrasi.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa kas negara untuk program ini masih sangat tebal. 

Isu keterlambatan yang santer terdengar belakangan ini disebutnya murni karena kendala teknis di lapangan.

"Itu hanya masalah teknis, bukan masalah keuangan enggak ada duitnya. Tidak, karena duitnya ada," kata Nanik dalam Konferensi Pers Satu Tahun Program MBG di SMKN 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Baca juga: Purbaya Tolak Alihkan Anggaran MBG untuk Banjir Sumatera, Dana Makan Siang Gratis Haram Disentuh

Drama Administrasi: Telat Proposal, Telat Cair

Meski mengakui adanya laporan keterlambatan pembayaran di daerah seperti Madura dan wilayah lainnya, Nanik meyakinkan bahwa masalah tersebut sedang dibereskan. 

Akar masalahnya ternyata ada pada disiplin administrasi di tingkat dapur umum.

BGN menerapkan sistem pencairan dana operasional setiap 10 hari sekali yang berbasis pengajuan proposal. 

Jika pihak SPPG meleset sedikit saja dari jadwal, maka pencairan akan otomatis "mengantre" di siklus berikutnya.

"Anak-anak SPPG ini kalau mau minta uang itu harus ngirim proposal. Nah ada yang karena proposalnya telat, begitu telat satu hari dia bisa terlambatnya (cair) 10 hari. Mengapa? Karena dikirimnya per 10 hari sekali," jelas Nanik.

Selain faktor proposal, transisi internal berupa pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tubuh lembaga juga sempat menjadi hambatan teknis yang memperlambat arus birokrasi keuangan.

Baca juga: Turunkan Stunting, Ibu Hamil dan Menyusui di Solo Bakal Dapat MBG, Libatkan Kader PKK, Ini Menunya

Dana Melimpah: Rp 11 Triliun Balik ke Kas Negara

Sebagai bukti bahwa anggaran program MBG jauh dari kata krisis, Nanik membeberkan fakta mengejutkan. 

Alih-alih kurang, BGN justru mengembalikan sisa anggaran tahun 2025 yang tidak terpakai ke Departemen Keuangan.

Dari total pagu Rp 71 triliun, terdapat sisa dana jumbo sebesar Rp 11 triliun yang dikembalikan ke negara karena efisiensi dan pencapaian target yang melampaui ekspektasi.

"Ada kok, uangnya ada. Bahkan dikembalikan kemarin Rp 11 triliun ke Departemen Keuangan karena lebih (anggarannya)," ucap dia.

Baca juga: Gaya Yasika Aulia yang Punya 41 SPPG, Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel Tenteng Tas Nyaris Rp100 Juta!

Menatap 2026: Anggaran Siap Sambut 82 Juta Penerima

Keberhasilan mengelola dana di tahun 2025 menjadi modal kepercayaan diri bagi BGN untuk menatap tahun 2026. 

Target perluasan penerima manfaat hingga 82,9 juta jiwa pun optimis bisa ter-cover sepenuhnya oleh anggaran yang ada.

"Cukup enggak duitnya? Insya Allah cukup. Kemarin tahun 2025 itu kan Rp 71 triliun, itu untuk 6 juta (penerima) tadinya. Coba per akhir tahun kita berapa? 55 juta (penerima), berarti sangat cukup," tutur dia.

Dengan klaim anggaran yang melimpah ini, BGN berharap para pengelola SPPG di daerah lebih proaktif dalam melengkapi persyaratan teknis agar distribusi gizi untuk anak bangsa tidak lagi terganjal urusan kertas.

(TribunTrends.com/Kompas.com)

Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News, Threads, dan Facebook