Firnando Ganinduto Desak Dirut KAI Mundur, Pengamat Duga Ada Kepentingan Lain: Sinyal Minta Proyek

Ringkasan Berita:

• Buntut kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Dirut KAI Bobby Rasyidin didesak mundur oleh anggota DPR Firnando Ganinduto
• Desakan Firnando Ganinduto ini tuai kritik dari pengamat hukum yang mengingatkan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi peristiwa ini
• Pengamat hukum mencium dugaan Firnando Ganinduto minta proyek di KAI

TRIBUNTRENDS.COM - Peristiwa kecelakaan tragis di Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) langsung mengguncang publik, terutama karena melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.

Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak.

Sebanyak 16 penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara sedikitnya 90 lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian itu.

Di tengah situasi tersebut, muncul tuntutan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disuarakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, yang menilai perlu adanya tanggung jawab di tingkat pimpinan.

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi, yang mengingatkan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi peristiwa ini.

Menurutnya, satu kejadian tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menilai kinerja seorang pemimpin, apalagi ketika penyebab kecelakaan belum dipastikan.

Baca juga: Rekam Jejak Bobby Rasyidin, Baru Setahun Jabat Dirut KAI, Sendu Lihat Kecelakaan di Bekasi Timur

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” ujar Muslim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa kecelakaan transportasi biasanya melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek teknis hingga sistem pengawasan.

Karena itu, ia mengingatkan agar penilaian tidak dilakukan secara terburu-buru dengan langsung menyalahkan pimpinan tanpa memahami akar persoalan secara menyeluruh.

“Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menilai publik perlu mencermati indikasi kepentingan tertentu di balik desakan terhadap Dirut KAI.

“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini tentu harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak boleh dianggap sebagai tuduhan final tanpa pembuktian.

“Ini bukan vonis, tetapi alarm. Publik perlu kritis melihat dinamika politik di sekitar BUMN,” tambahnya.

Muslim justru menyoroti kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin yang dinilainya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. 

Transformasi yang dilakukan KAI meliputi digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan pendapatan perusahaan yang disebut mencapai Rp16,83 triliun.

“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujarnya.

Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan pada sistem.

Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.

Baca juga: Usul Pemindahan Gerbong Wanita di KRL Tuai Kritik, Menteri PPPA Minta Maaf: Saya Sadar Kurang Tepat

Pernyataan DPR

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan atas jatuhnya korban meninggal dan luka luka dalam kecelakaan tersebut. 

"Insiden ini merupakan indikasi kuat adanya kegagalan sistemik dalam manajemen operasional yang seharusnya mampu mencegah tabrakan antar kereta di jalur yang sama," kata Firnando kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Firnando sebagai mitra KAI dikomisi VI DPR RI menilai, salah satu aspek paling krusial yang harus dievaluasi adalah sistem KRL tidak mampu mendeteksi keberadaan kereta yang sedang berhenti di depannya. 

Dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun. 

"Ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Firnando menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, termasuk Direktur Utama KAI. 

"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak dirut KAI untuk mengudurkan diri," ujarnya.

Firnando juga menilai, kejadian ini mencerminkan lemahnya implementasi manajemen keselamatan (safety management) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi publik. 

Dia menekankan keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.

Selain itu, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI, termasuk evaluasi terhadap sistem komunikasi antar stasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan pengendalian kereta.

Menurutnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus bertindak secara transparan dari hasil investigasi untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Firnando menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi momentum bagi KAI untuk melakukan reformasi serius dalam sistem keselamatan transportasi. 

"Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan kereta, kebutuhan akan sistem yang lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan. Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” pungkasnya.

(TribunTrends/Tribunnews/Gilang P)

Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News, Threads, dan Facebook