Polemik Anggaran Pengadaan Motor Listrik, Laptop, hingga Sewa Jasa EO, BGN: Tidak Ada Pemborosan

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menjadi sorotan setelah terkuaknya beragam anggaran yang dikeluarkan dengan jumlah fantastis
• Ada anggaran motor listrik, laptop dan alat makan, hingga jasa event organizer (EO)
• Tanggapi soal anggaran yang ramai disorot, BGN tidak ada pemborosan

TRIBUNTRENDS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik atas anggaran pengadaan berbagai kebutuhan operasional.

Isu yang mencuat menyebut adanya pengeluaran besar untuk motor listrik, jasa event organizer, alat makan, laptop, hingga kaus kaki.

Nilai yang beredar bahkan disebut-sebut mencapai miliaran rupiah dan memicu tanda tanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi resmi.

Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, tidak ada anggaran fantastis seperti yang ramai diperbincangkan.

Baca juga: Anggaran Pengadaan Laptop hingga Alat Makan MBG Capai Rp 4 T, Klarifikasi BGN: dari Unhan untuk SPPI

BGN memastikan seluruh pengadaan telah direncanakan secara proporsional dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, penggunaan anggaran juga diklaim tetap mengedepankan prinsip efisiensi.

"Tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya," demikian kutipan siaran pers dari Biro Hukum dan Humas BGN, Senin (13/4/2026).

Dengan penjelasan ini, BGN berharap masyarakat dapat memahami duduk perkara secara lebih utuh dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Soal 21.801 motor listrik

Soal pengadaan motor listrik, Dadan Hindayana mengatakan pengadaan masuk 2025 dan realisasi penganggarannya berlangsung 2026 ini.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

Dadan membantah adanya informasi yang menyebut jumlah pengadaan sepeda motor listrik mencapai 70.000 unit.

"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," ujar Dadan, Kamis (9/4/2026) pekan lalu.

Motor listrik disebitnya merupakan karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen, dibuat di Citeurup, Bogor, Jawa Barat.