DPR Sebut BGN Lucu, Kantor Distributor Motor Listrik MBG Belum Jadi Tapi Proyek Tetap Jalan

Ringkasan Berita:

• DPR menilai ada kejanggalan terkait motor listrik karena pengadaan sempat disebut ditolak oleh Menteri Keuangan, namun tetap berjalan
• DPR juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan, sehingga memicu kecurigaan soal proses pengambilan keputusan
• Motor listrik belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN)

TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan terhadap pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat program gizi nasional, justru muncul pertanyaan besar terkait tata kelola anggaran dan transparansi kebijakan.

Perbedaan pernyataan antarpejabat semakin memperkeruh suasana, memicu desakan agar semua pihak membuka data secara terang.

Baca juga: Cukup Rp6 M/Tahun: Undip Berhasil Beri MBG Ribuan Mahasiswa Sejak 2022: Sangat Membantu Perantau

DPR Soroti Kejanggalan Pengadaan

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menjadi salah satu yang vokal mempertanyakan proses pengadaan tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa rencana pembelian motor listrik sempat dicoret oleh Menteri Keuangan, namun tetap dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengadaan yang nilainya mencapai Rp1,39 triliun itu disebut menggunakan anggaran tahun 2025, sementara unit barangnya baru direalisasikan pada Mei 2026.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait mekanisme pengadaan dan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola keuangan negara.

“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN mengenai proyek pengadaan motor listrik ini saling bertolak belakang, ini perlu diluruskan,” ujar Pulung.

Kekhawatiran Soal Efisiensi dan Potensi Kerugian

Pulung menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus serius dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.

Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang menghadapi tantangan, sehingga setiap pengeluaran harus benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya informasi bahwa harga motor listrik yang dibeli lebih tinggi dibanding produk sejenis di pasaran. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak dijelaskan secara transparan.

“Kami meminta BGN untuk menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Baca juga: Aktivitas Rahasia Gudang Motor MBG, Karyawan Tutup Rapat Informasi Soal Kendaraan yang Sedang Viral

DPR Klaim Tak Pernah Diajak Konsultasi

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pengadaan tersebut.

"Enggak ada (konsultasi), karena kalau disampaikan ke kami disini, pasti akan kami tolak," kata Charles.

Ia juga menyinggung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut sempat menolak pengadaan tersebut pada 2025. Namun, menurutnya, realisasi tetap berjalan hingga unit motor sudah masuk ke Indonesia.